Pelambatan ekonomi global dan nasional itu mewajibkan semua pihak untuk saling bergandeng tangan agar bangsa Indonesia mampu keluar dari masalah tersebut atau bahkan lebih survive dari keadaan sebelumnya.

Untuk keluar dari cengkeraman bahaya krisis ekonomi, diperlukan segera terjadinya penguatan ekonomi yang berujung pada kemandirian ekonomi, agar pelambatan ekonomi yang terjadi selama ini dapat di atasi.

Sinergi antara Transformasi Ekonomi dan Transformasi Sosial untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat secara berkeadilan, dan political will terhadap prioritas pembangunan serta kebijakan afirmasi untuk mengatasi menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dan untuk meningkatkan kualitas hidup, juga harus dikedepankan.

Konsep kebijakan politik dan ekonomi terpimpin ala Deng Xiaoping, pada dasarnya mencontoh demokrasi dan ekonomi terpimpin yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Konsep ini mampu membuat Cina berhasil membawa ekonomi Cina yang sangat kuat menyaingi Amerika Serikat dalam waktu singkat. Konsep-konsep yang baik dari bangsa Indonesia tersebut, sayangnya tidak digunakan oleh bangsa Indonesia.

Pada era Soeharto adalah era dimana kemudahan didapat oleh para petani. Memang begitu kenyataannya, Pak Harto sangat peduli betul dengan namanya ketahanan pangan. Tak ada petani yang tersisih karena kebijakan pemerintah.

Soeharto mengawali masa-masa pemerintahannya dengan bertumpu pada sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada revolusi pangan. Puncaknya, tahun 1984 Indonesia dinyatakan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras atau mencapai swasembada pangan.

Organisasi Pangan Dunia (FAO) pun mengundang Soeharto untuk menerima penghargaan atas prestasinya. Ini adalah salah satu prestasi besar yang pernah diterima Soeharto di kancah internasional. Sebagai wujud rasa syukurnya, Soeharto pun juga membawa buah tangan, yaitu gabah sebanyak 100.000 ton yang dikumpulkan secara gotongroyong dan sukarela oleh petani Indonesia untuk diteruskan kepada warga yang mengalami kelaparan di berbagai belahan dunia, khususnya di Afrika.

Bantuan antar petani ini merupakan sejarah yang pertama kali terjadi di dunia, sekaligus merupakan indikasi, keberhasilan pertanian saat itu di Indonesia. Prestasi itu membalik kenyataan, dari negara agraria mengimpor beras terbesar di dunia, menjadi negara yang mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pada tahun 1969 Indonesia hanya mampu memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton, namun tahun 1984 bisa mencapai 25,8 juta ton.

Sistem pengairan diperbaiki dengan membuat irigasi ke sawah-sawah sehingga banyak sawah yang semula hanya mengandalkan air hujan, kini bisa ditanami pada musim kemarau dengan memanfaatkan sistem pengairan. Lahan-lahan percontohan pun dibangun, kelompok petani dibentuk di setiap desa untuk mengikuti bimbingan dari para penyuluh pertanian yang disebut Intensifikasi massal (Inmas) dan Bimbingan massal (Bimas).

Keberhasilan ini telah membuat Edouard Saouma, Direktur Jenderal FAO, mengundang Presiden Soeharto untuk bicara pada forum dunia, pada tanggal 14 November 1985.

Namun pasca keberhasilan ini sebagaimana diungkapkan Prof Emil Salim, Soeharto salah mempercayai pembantunya. Hingga kebijakan ekonomi selanjutnya juga salah arah. Dari seharusnya industri berbasis pertanian, ke industri padat modal dan teknologi.

Dengan tidak mengedepankan kebijakan ekonomi yang terukur tersebut, kini berakibat Sumber Daya Alam Indonesia berada dibawah cengkeraman mafia. Dan untuk mengatasinya negara kini harus segera memperkokoh landasan pertanian dan pedesaan yang ada. Kokohnya pertanian dan pedesaan akan mampu memperkuat ekonomi yang berujung pada mengurangi secara signifikan terhadap kemiskinan”