Suatu Gagasan
Oleh Hernowo Hadiwonggo *

1. Teori Kritis
Menurut Dr. Soerjanto Poespowardojo (dalam Diskursus Teori-Teori Kritis, Prof. Em. Dr. Soerjanto Poespowardojo & Dr. Alexander Seran MA.; Penerbit Buku Kompas – 2016), Teori Kritis adalah teori sosial yang berupaya menganalisis sisi gelap abad ke-20, yakni tercerabutnya sisi kemanusiaan dari kehidupan sosial.
​Tujuan Teori Kritis adalah mengubah orientasi masyarakat dari kemajuan zaman modern yang ditandai oleh kemegahan dan kemewahan pembangunan fisik yang ternyata tidak bisa dinikmati semua golongan umat manusia; bahkan sebagian, terutama golongan-golongan yang kalah, justru tercerabut dari masyarakat dan eksistensinya sebagai makhluk mulia.
2. Pengembangan Pancasila Sebagai Dasar Negara Menjadi Kajian Ilmu

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapatnya yang pertama dan terakhir pada tanggal 18 Agustus 1945 telah bersepakat menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, seperti yang tercantum dalam anak kalimat pada Alinea ke-4, yakni: “…….yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

​“……..Pancasila diucapkan dalam lingkungan sebuah badan yang bertugas berusaha menyiapkan kemerdekaan suatu negara, bahkan kemerdekaan itu masih harus diperjuangkan, pidato itu sudah selayaknya terutama bersifat politis, akan tetapi bagi orang yang dapat menyelami inti dan jiwa pidato Paduka Yang Mulia tidak hanya politis, menampak dengan jelas, sebagaimana telah disimpulkan dalam kata-kata yang dipakai Paduka Yang Mulia untuk mensifatkan Pancasila, bahwa dalam dhatnya dan terutama Pancasila adalah pendirian dan pandangan hidup yang salah satu fungsinya yang sangat penting dan inilah yang dalam keadaan kita pada dewasa itu menentukan perhatian kepadanya, merupakan dasar negara yang merdeka dan berdaulat.” (Pidato Prof. Mr. Drs. Notonagoro, Guru Besar Pengantar Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, selaku Promotor pada promosi doctor honoris causa dalam Ilmu Hukum kepada Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, 19 September 1951).

​Masih dalam pidatonya selaku promotor tersebut, Prof. Mr. Drs. Notonagoro menyatakan bahwa Universitas Gadjah Mada sebagai pengembang dan pengkaji ilmu pengetahuan tidak berpegang pada pendirian “ilmu untuk ilmu”, melainkan berpendirian dan berpegang pada asas rohani, asas teleologis yang mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuannya yang langsung dan nyata yakni kemanfaatan bagi umat manusia sebagaimana diungkapkan dalam Statuta berdirinya Uiversitas Gadjah Mada. Menginsafi bahwa hak hidup Universitas Gadjah Mada berasal dari dan terdapat dalam pengabdian diri pada masyarakat, dan hak hidup itu hanya dapat kekal serta membawa hasil dan manfaat bagi masyarakat jika bersatu dasar dan bertunggal corak budaya dengan masyarakat. Oleh sebab itu Universitas Gadjah Mada berdasarkan atas asas rohani Pancasila dan kebudayaan kebangsaan Indonesia seluruhnya.

​Penganugerahan Doctor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada, sebagai salah satu lembaga kajian dan pengembangan ilmu di Indonesia kepada Ir. Soekarno, selaku penggali Pancasila, menunjukkan bahwa Pancasila telah dikembangkan menjadi ilmu yang menjadi materi kajian teoritis ilmiah di lingkup civitas academica di satu sisi; serta di sisi lain kegiatan kajian dan pengembangan ilmu di setiap Universitas/Perguruan Tinggi di Indonesia harus dan wajib dilandasi Pancasila atau bertolak dari pola pikir Pancasila. Di samping itu setiap Universitas / Perguruan Tinggi yang didirikan di Indonesia, termasuk yang berafiliasi dengan atau cabang dari Universitas / Perguruan Tinggi di luar negeri tetap harus dan wajib berlandaskan Pancasila.

3. Pengembangan Pancasila Menjadi Teori Kritis

Neoliberalisme adalah pemikiran politik ekonomi yang menolak campur tangan pemerintah dalam sistem perekonomian nasional karena intervensi pemerintah akan mengakibatkan kelesuan ekonomi karena menghambat persaingan bebas. Intervensi pemerintah akan mengakibatkan distorsi dalam dinamika karena “pemaksaan” kekuasaan secara politik akan mengganggu kebebasan dan kenyamanan usaha (Prof. Dr.Soerjanto Poepowardojo & Dr. Alex Seran: Diskursus Teori-Teori Kritis).

Hal ini hanyalah sebuah contoh, mampukah pemikiran ekonomi Pancasila mengkritisi pemikiran ekonomi neoliberal/neokapitalis tersebut ? Bagaimana wujud bangun perekonomian Indonesia/Pancasila berdasar Pasal 33 UUD Negara RI 1945 yang seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan berusaha, baik dalam bidang ekonomi maupun bisnis, di Indonesia ?

​Menurut Max Horkheimer (1895-1973, tokoh generasi pertama mazhab Frankfurt dan pimpinan Institut Penelitian Sosial Jerman kurun waktu 1930-1958), menyatakan: Teori Kritis memperkenalkan kesatuan teori dan praksis yang akan menentukan pilihan-pilihan untuk melakukan transformasi sosial; Teori Kritis menganalisis masyarakat sebagai kenyataan sosial dan nilai, bukan sebagai kenyataan objektif dan bebas nilai; Teori Kritis tidak boleh memisahkan teori dan praksis, tetapi mengawinkan keduanya dalam upaya untuk memahami bahwa bidang kehidupan dan kegiatan praksis manusia selalu berhubungan (Ibid hal 131-132). Oleh sebab itu Teori Kritis yang dikembangkan di Indonesia harus bertolak dari nilai Pancasila, tidak bisa lain, serta bertujuan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia.

4. Penutup
Bung Karno dalam pidato pengantar penyampaian rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, hasil perumusan ‘Panitia Sembilan’ pada rapat besar (rapat pleno) Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) antara tanggal 10 – 16 Juli 1945 mengemukakan:

​“Kita semuanya mengetahui bahwa faham atau dasar falsafah individualisme telah menjadi sumber economisch liberalisme Adam Smith dengan bukunya yang terkenal, yang sebenarnya tidak lain, tidak bukan menjalankan teori-teori ekonomi di atas dasar falsafah individualistisch.”
​“Dengan adanya economische liberalisme yang bersemboyan laissez faire, laissez passer, dengan persaingan merdeka (bebas,pen.) timbullah capitalisme yang sehebat-hebatnya di negeri-negeri yang merdeka.”
​“Timbullah itu karena economish liberalisme itu, systeem yang memberi hak sepenuh-penuhnya kepada beberapa orang saja untuk menghisap, memeras, menindas sesama manusia yang lain. Dan kitapun telah mengetahui bahwa justru oleh karena dasar ini capitalisme sendiri pun merasa sebagai individu yang meredeka, yang merdeka berkembang, yang merdeka mengadakan concurentie, persaingan yang tidak terbatas terhadap kapitalisme-kapitalisme yang lain. Concurentie yang demikian ini merasa dirinya merdeka melintasi batas-batas negerinya sendiri, mengulurkan tangannya kepada daerah-daerah lain, negeri-negeri lain di atas dunia. Capitalisme yang demikian menimbulkan imperialisme.”

​Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sebenarnya telah menunjukkan bahwa para pejuang perintis kemerdekaan dalam perjuangannya senantiasa bertolak dari kesadaran kebangsaan yang dibangkitkan, ditanamkan kemudian digelorakan di hati setiap generasi bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya tidak menyimpang dari hakikat kodrat manusia sebagai bangsa dan tidak pula menyimpang dari pemikiran yang rasional. Keyakinan bangsa Indonesia ini dinyatakan dalam kalimat pertama pada alinea pertama, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

​“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

​Kalimat itu sebenarnya sebuah kritik terhadap liberalisme/kapitalisme dan imperialisme seperti dikemukakan oleh Bung Karno sebagaimana telah diungkapkan di atas. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, utamanya generasi penikmat kemerdekaan sekarang ini, harus dan wajib mengadakan kritik terhadap ideologi dan pandangan hidup lain yang berusaha menyingkirkan dan mengesampingkan Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan Presiden Suharto, sebagai pelopor dan pimpinan yang berusaha mengembalikan fungsi Pancasila secara murni dan konsekuen, yang telah diselewengkan ke kiri maupun ke kanan, janganlah ditafsirkan secara picik dan sempit. Memurnikan Pancasila secara konsekuen tidak berarti menempatkan Pancasila sebagai barang yang adiluhung atau artefak kuno yang hanya disimpan di museum, yang tidak boleh diubah dan dikembangkan. Pancasila harus menjadi ideologi dan pandangan hidup yang dinamis menghadapi ideologi global yang kekanan-kanananan maupun yang kekiri-kirian atau ideologi trans-nasional. Pancasila harus dikembangakan menjadi ideologi bangsa Indonesia yang mengutamakan keselarasan (harmoni), keadilan, kesetaraan, kebersamaan, gotong royong dan persatuan bangsa. Jadi Pancasila yang murni adalah Pancasila yang mengandung nilai-nilai tersebut dan bebas dari okulasi nilai-nilai ideologi lain, serta yang menjadi jiwa, jati diri bangsa Indonesia.

​Oleh sebab itu sudah seharusnya Pancasila dikembangkan pula menjadi teori kritis yang mampu mengkritisi ideologi lain dan mampu mengkritisi bangsa Indonesia yang mencari gampangnya dengan mencangkok ideologi lain atau mengokulasi Pancasila dengan prinsip yang tidak bersumber dari budaya serta kepribadian bangsa Indonesia.

​Harapan kami para cendekiawan dan akademisi dapat melakukan kajian teleologis terhadap Pancasila, yaitu kajian teoritis ilmiah dan kajian praksis ilmiah dan juga mengembangkan kajian teoritis kritis ilmiah dengan tujuan kemaslahatan untuk bangsa Indonesia, serta kemaslahatan umat manusia pada umumnya. Ilmu bukan sekedar untuk ilmu, Ilmu harus diamalkan untuk kemaslahatan umat manusia. Di sisi lain pengamalan ilmu harus dilandasi kajian ilmiah. “Ilmu amaliah, amal ilmiah” (Pidato Ir. Soekarno selaku promovendus pada penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Senat Guru Besar Universitas Gadjah Mada; 19 September 1951).

Dengan demikian Pancasila harus dapat menjadi ideologi bangsa Indonesia yang dinamis dan tetap tegak, tegar, tegas menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan dari manapun datangnya.[] *(Penulis adalah Ketua Bidang Pengkajian, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara)