Soeprapto – LPPKB

Hilang harta dapat dicari,
Berkurangnya kesehatan dapat kembali,
Hilang karakter hilang harga diri.

PENGANTAR

Reformasi telah berlangsung sepuluh tahun lebih, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan sesuai dengan agenda yang dicanangkan oleh para pencetus, pemrakarsa dan pemikir reformasi. Bahkan seorang aktor intelektualis reformasi pada tanggal 1 Juni 2007 dalam salah satu kesempatan menyatakan bahwa reformasi telah kehilangan rohnya. Mengapa sampai demikian? Pernyataan tersebut didasarkan pada fenomena yang dapat kita amati, di antaranya :

1. Implementasi demokrasi dalam bidang kehidupan politik mengarah pada tindakan anarkis. Pelampiasan kebebasan yang tidak terkendali sebagai ungkapan rasa ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah, atau kondisi kehidupan yang dinilai kurang adil dan belum dapat memberikan kehidupan yang sejahtera, selalu berakhir pada tindak demonstrasi yang disertai dengan pengrusakan sarana dan prasarana publik.

2. Otonomi daerah, utamanya otonomi khusus, yang betujuan untuk memberikan keleluasan daerah untuk mengembangkan potensi daerah, serta budaya daerah, bermuara pada tindakan disintegrasi bangsa dan separatisme, bahkan memberikan peluang berkembangnya dorongan pada beberapa propinsi untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dengan maraknya kembali gerakan-gerakan seperti GAM, RMS dan OPM.

3. Karakter masyarakat meluncur sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Mereka kehilangan pegangan yang dipergunakan dalam bersikap dan bertingkah laku. Masyarakat tidak dapat lagi membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Segala perkara dihalalkan untuk dilakukan, bahkan iri hati, dengki, dendam, menghujat, mencaci maki, mencari kesalahan pihak lain/lawan dipandang sebagai perilaku yang hebat dan terpuji. Kesadaran sebagai bangsa sudah tidak menjadi acuan dalam bersikap dan bertingkah laku; yang diutamakan sekedar kepentingan dan kesenangan pribadi. Akibatnya faham nasionalisme yang mengutamakan kepentingan bangsa telah luntur.

4. Kehidupan beragama sebatas pada tindakan atau perilaku ritual. Masjid pada hari Jum’at penuh sesak dengan ummat, demikian juga gereja dan tempat ibadah yang lain pada hari peribadatan dipenuhi oleh pemeluk agama masing-masing. Namun selesai menunaikan ibadah secara ritual, perilaku ummat dalam kehidupan bermasyarakat menyimpang dari nilai-nilai dasar keagamaan yang seharusnya dijunjung tinggi dan dipatuhi.

5. Birokrasi manajemen pemerintahan belum tertata dengan sepatutnya. Pengawasan berlangsung sangat lemah sehingga memberikan peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Law enforcement macet, peraturan perundang-undangan yang dengan susah payah disusun dilanggar dengan seenaknya, tanpa dikenakan sanksi. Indonesia diberi predikat soft state.

6. Perubahan UUD 1945 yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan praktek pemerintahan pada era sebelumnya, tinggal kenangan dan tinggal berupa slogan belaka. Rakyat disibukkan dengan kegiatan politik yang namanya pemilihan umum, mulai dari pemilihan umum untuk anggota DPR, DPRD, DPD dan Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia yang jumlahnya mendekati angka 500, yang bermakna tiada hari tanpa kegiatan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Diperhitungkan lagi bahwa proses pemilihan umum memerlukan waktu yang lama, mulai dari penentuan partai politik yang berhak ikut pemilu, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan yang akan dipilih, pelaksanaan pemilu, penghitungan hasil pemilu, penentuan pemenang, dan pelantikan, yang kesemuanya mengundang terjadinya reaksi masyarakat. Sehingga sepanjang tahun rakyat hanya disibukkan dengan kegiatan pemilu, timbul pertanyaan kapan rakyat akan membangun ?

Demikianlah realitas yang merupakan fenomena dampak reformasi, yang dapat diamati dengan mudah dan nyata, yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga wajar saja timbul ungkapan yang bernada penyesalan terhadap berlangsungnya refomasi. Dan kalau kita cermati bahwa fenomena-fenomena tersebut menggambarkan runtuhnya karakter bangsa. Oleh karena itu perkara utama yang harus menjadi perhatian kita semua dan upaya yang harus kita usahakan bersama adalah bagaimana membangun karakter bangsa. .Bung Karno Presiden RI pertama sangat terobsesi dengan pembangunan karakter bangsa; demikian pula Pak Harto sangat peduli dengan pembinaan karakter bangsa. Marilah kita menengok sejarah sesaat, untuk selanjutnya merumuskan apa yang perlu kita lakukan dalam membangun karakter bangsa.

A. SEJARAH PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

1. Pembangunan Karakter Bangsa pada Era Bung Karno

Pembangunan karakter bangsa mendapat perhatian yang luar biasa. pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa itu berkembang program yang disebut “Nation and Character Building,” yang selalu didengung-dengungkan oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menyadari bahwa kolonialis Belanda menerapkan pendekatan politik divide et impera dalam menguasai jajahannya. Pecah belah dan kuasai, sehingga bangsa Indonesia dicabik-cabik antar suku dengan berbagai cara. Ada yang diadu domba dengan mengacu pada perbedaan agama, ada juga yang diadu domba berdasarkan sejarah masa lalu. Hasilnya adalah terjadinya permusuhan yang laten antar suku. Persatuan bangsa menjadi sangat rentan.

Di samping itu dengan cara-cara tertentu pemerintah kolonial selalu menanamkan imij bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat kuli, terbelakang, cukup sebagai pelayan, pegawai rendahan yang tugasnya sekedar dapat membantu penjajah dalam melaksanakan aksinya. Dengan bersemboyan “mission sacre,” bangsa kulit putih memiliki tugas kewajiban untuk membantu rakyat terbelakang untuk maju. Sekolah didirikan bagi kaum pribumi sekedar cukup untuk mengajar membaca, menulis dan berhitung a la kadarnya. Selalu ditanamkan kepada peserta didik bahwa orang pribumi tidak mungkin menyelesaikan masalah penting dan besar. Sebagai akibat, rasa rendah diri atau minderwaardigheidscomplex berkembang dengan subur di kalbu kalangan pribumi. Sebagai akibat rakyat pribumi selalu merasa rendah diri, tidak memiliki percaya diri, lekas menyerah, bodoh dan sebagainya.

Sementara itu sebagian kecil anak pribumi dari lingkungan yang bepenghasilan cukup atau keturunan bangsawan mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan sama dengan anak Eropa. Mereka dididik untuk menjadi tangan-tangan Belanda dalam menjajah rakyat Indonesia. Mereka dididik agar memiliki pola pikir dan mindset sebagai penjajah, ke-belanda-belandaan, dan memandang rendah rakyatnya sendiri. Sebagian dari mereka hilang kesadarannya sebagai anak bangsa. Untunglah bahwa masih terdapat pemuda-pemuda yang mendapat pendidikan Belanda tersebut justru tumbuh kesadarannya untuk hidup berbangsa dan bernegara sendiri; di antaranya pemuda-pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi perjuangan yang mencetuskan suatu deklarasi monumental yang disebut “Sumpah Pemuda.”

Hal-hal tersebut di atas tidak dapat dibiarkan terus menerus, oleh karena itu Bung Karno sangat terobsesi bagaimana membangun persatuan dan kesatuan bangsa., bagaimana membangun bangsa yang merdeka, memiliki harga diri dan percaya diri, self esteem and self confidence, yang tangguh, serta memiliki semangat kebangsaan yang dapat dihandalkan.

Kondisi yang semacam itu yang dihadapi oleh Presiden Soekarno pada waktu memulai membangun Negara-bangsa Indonesia. Pembinaan karakter rakyat dan bangsa merupakan conditio sine quanon, apabila kita menghendaki rakyat yang mampu bersikap merdeka dan mandiri, memiliki harga diri, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lain, bersatu padu, cinta dan rela bekorban demi Negara-bangsa. Pembinaan karakter bangsa perlu segera diselenggarakan dengan berlandasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno keutuhan Negara dari Sabang sampai Merauke dapat diwujudkan.. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia tumbuh dengan subur, sehingga merasa berbesar hati sebagai bangsa Indonesia, meski ditinjau dari segi pertumbuhan ekonomi masih jauh dari cita-cita yang diharapkan. Pada masa itu bangsa Indonesia berani membusungkan dada, dengan lantang berkata :”Ini dadaku, mana dadamu.” Bahkan pada suatu ketika, pihak imperialis yang ingin memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia, dijawab dengan berani :”Go to hell with your aid.”

Meskipun di sana sini mulai pula terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, namun karena kondisi keuangan Negara masih sangat terbatas, akibatnya tidak terlalu parah, misal disparitas antar masyarakat tidak terlalu tajam.

Cara Bung Karno untuk membangun karakter bangsa adalah dengan cara berpidato di muka umum dalam setiap kesempatan. Memberikan ceramah dan kuliah di hadapan para pemuka partai politik, pemuka masyarakat dan agama. Dengan bermodalkan kemampuan berorasi, dilandasi oleh pengetahuan yang luas dan pengalaman perjuangannya, maka apa yang disampaikan oleh Bung Karno dengan mudah difahami oleh rakyat, untuk selanjutnya diikuti semua petunjuk dan perintahnya. Baru pada akhir masa pemerintahannya, nation and character building mulai disusun secara sistemik, namun belum sempat terealisasi.

2. Pembangunan Karakter Bangsa pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto

Dengan bergulirnya pemerintahan Orde Baru, yang mengembangkan misi “Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,” pembinaan karakter bangsa pada era itu mengacu pula pada misi tersebut. Setelah konsolidasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara telah dapat dibenahi, Sidang Umum MPR RI tahun 1978 menetapkan suatu pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, atau biasa disebut P-4. Dengan menerapkan P-4 tersebut diharapkan warganegara Indonesia dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta mampu dan mau untuk melaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya tersebut diselenggarakan secara sistemik dan strategik.

Pertama semua pegawai negeri yang berfungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus pertama-tama dibangun karakternya. Pegawai negeri diharapkan dapat menjadi contoh dan teladan dalam bersikap dan bertingkah laku bagi masyarakat luas. Dengan mendesain suatu tipe pentaran P4, setiap pegawai negeri harus mengikuti tipe-tipe penataran tersebut. Dalam waktu sekitar dua tahun hampir seluruh pegawai negeri telah ditatar P-4 dengan harapan telah terbina karakternya sebagai bangsa Indonesia.. Ternyata membangun karakter bangsa tidak semudah seperti yang digambarkan di atas.

Langkah berikutnya adalah menatar P-4 bagi rakyat pada umumnya. Dibentuklah suatu Badan Pemerintah Non Departemen, yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Dengan Keputusan Presiden No. 10 tahun 1979 dibentuk suatu badan yang diberi nama Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat, yang bertugas di antaranya untuk mendidik penatar-penatar P4 yang akan menyelenggarakan penataran P-4 di daerah dan di unit-unit pemerintahan dan organisasi. Untuk menjangkau pelaksanaan penataran P-4 di daerah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan BP-7 di setiap propinsi dan kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi penghayatan dan pengamalan Pancasila, oleh BP-7 dikembangkan pula pendekatan dan metoda lain seperti metoda simulasi, cerdas tangkas, dan modul. Bahkan pada tahun 1990-an implementasi P-4 diusahakan secara aktual dan kontekstual, disesuaikan dengan tantangan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diakui bahwa implementasi P-4 dengan berbagai pendekatan tersebut belum berhasil dengan memuaskan, bahkan ada pihak-pihak yang mengatakan gagal. Oleh karena itu marilah kita mencoba untuk mngadakan evaluasi secara jujur, untuk selanjutnya memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk melangkah ke depan.

Membangun karakter adalah pekerjaan yang tidak sederhana, bukan pekerjaan yang instant, hari ini dikerjakan esok hari sudah dapat dilihat hasilnya. Membangun karakter adalah perkerjaan yang kontinyu, dan diselenggarakan secara strategis, sistematis dan tidak boleh bosan Kekeliruan dalam membangun karakter dapat saja terjadi.Yang harus diantisipasi adalah bagaimana memperbaiki kesalahan dengan cara menyempurnakan tindakan yang kurang tepat, misal, mungkin tujuan yang hendak dicapai kurang terumuskan secara operasional sehingga menyulitkan bagi para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya, mungkin juga materi yang disajikan tidak konkordan dengan tujuan yang hendak diwujudkan, mungkin juga para pelaksana kurang profesional, atau mungkin juga karena pola yang ditempuh misal pengaturan waktu yang sangat terbatas, dan sebagainya. Marilah kita mencoba secara jujur mengadakan evaluasi terhadap penyelenggaraan P-4 sebagai upaya membangun karakter bangsa.

Ditinjau dari segi strategi, nampaknya tidak ada yang salah dengan penyelenggaraan P-4. Hal ini dapat dilihat dari sisi :

a. Tujuan yang hendak dicapai telah terumuskan dengan jelas, yakni terwujudnya warganegara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap warganegara wajib memahami dasar negaranya yakni Pancasila, memahami UUD 45, dan pola pembangunan atau GBHN sebagai acuan dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya setiap warganegara harus mampu serta mau untuk mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Materi yang disajikan sangat relevan dan konkordan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dengan diselenggarakannya P-4, yakni (1) Pancasila dan TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang P-4, (2) UUD 1945, dan (3) GBHN.

c. Peserta didik atau peserta penataran digolongkan sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga disiapkan pola-pola penataran yang sesuai dengan tingkat pekembangan dan kemampuan daya serap peserta didik. Disiapkan pula bahan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Terdapat tipe/pola penataran 120/144 jam bagi para pimpinan organisasi dan lembaga, dan bagi calon penatar P-4; tipe A/120 jam bagi pegawai golongan III dan IV, pola 100 jam bagi para mahasiswa, tipeB/pola 45 jam bagi pegawai gol.II dan pemuka masyarakat, dan sebagainya.

d. Metoda pemasyarakatan dan pembudayaan P-4 cukup beraneka sesuai dengan kelompok sasaran; terdapat metoda ceramah, diskusi, penyusunan makalah, simulasi, modul, dan cerdas tangkas P-4.

e. Penatar telah disiapkan dengan mengadakan pelatihan tertentu. Bagi penatar nasional atau Manggala, setelah berbekal penataran P-4 pola 120/144 jam harus mengikuti penataran khusus yang diselenggarakan di istana Bogor untuk waktu antara dua hingga empat minggu. Calon Manggala diasramakan di istana Bogor, dan dilatih dari pagi sampai malam hari. Penyelenggaraan penataran dapat terselenggara cukup intensif, di samping diselenggarakan di tempat yang mengesankan, dirancang dengan cukup seksama, dibimbing oleh tenaga-tenaga yang pada umumnya berkaliber nasional. Banyak lulusan penataran Bogor ini menjadi tokoh nasional. Bagi penatar P-4, fasilitator simulasi P-4 diselenggarakan oleh BP-7 Pusat.

Di lihat dari strategi implementasi P-4, nampaknya tidak ada yang salah, segalanya telah didesain secara profesional dan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berbagai pihak tidak atau belum merasa puas terhadap penyelengagaraan P-4, diangapnya gagal, sehingga dengan Ketetapan MPR RI No.XVIII/MPR/1998, P-4 dibatalkan. Hal-hal yang dianggap sebagai kegagalan P-4 di antaranya :

a. Para pimpinan pemerintahan tidak memberikan contoh dan teladan secara nyata dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila. Bahkan terdapat pimpinan pemerintahan yang bersikap dan bertingkah laku bertentangan dengan P-4, misal melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Sebagian kecil penatar P-4 bersikap overacting tidak sesuai dengan nilai yang harus dikembangkan dalam Penataran P-4 itu sendiri. Dengan memberikan gambaran yang berlebihan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan GBHN mengundang situasi yang counter productive.

c. Terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang mempergunakan hasil penataran P-4 untuk menentukan jenjang karier pegawai, sehingga mereka yang merasa secara profesional lebih memenuhi syarat dikalahkan oleh mereka yang sekedar memenuhi persyaratan P-4.

d. Pola penataran P-4 yang menerapkan top down approach, dinilai berbagai pihak kurang simpatik, karena kurang memberikan kesempatan warganegara berpartisipasi dalam mendesain penataran P-4, dianggap bahwa penataran P-4 kurang memberikan akomodasi terhadap aspirasi rakyat. Bahkan ada pula pihak yang menuduh penataran P-4 merupakan indoktrinasi terhadap kebijakan pemerintah.

e. Terlalu ambisinya program penataran P-4, yang harus menatar seluruh rakyat Indonesia. Sehingga terdapat BP-7 daerah bersaing dalam segi kuantitas, bukan dari segi kualitas dalam mencapai tujuan penataran P-4.

f. Memang terdapat golongan masyarakat yang selalu berusaha untuk memberikan gambaran kegagalan P-4. Masih segar dalam ingatan kita semua, bahwa terdapat fraksi yang walk out pada waktu TAP MPR-RI No.II/MPR/1978 tersebut akan diputuskan.

Demikianlah dugaan kegagalan P-4 yang dilemparkan oleh berbagai pihak, yang mungkin dengan secara cermat merupakan hasil evaluasi secara obyektif, namun ada pula yang menilainya dengan maksud-maksud tertentu. Bagaimanapun juga evaluasi tersebut perlu kita perhatikan dalam rangka memikirkan lebih lanjut bagaimana menyelenggarakan character and nation building di masa mendatang.

3. Pembanguan Karakter Bangsa pada Era Reformasi

Pada era reformasi nampaknya masyarakat terbius oleh kegiatan yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Partai politik sebagai wahana pembinaan kader bangsa, menyimpang dari agenda tersebut. Kegiatan partai politik terfokus pada pencapaian kekuasaan semata-mata dengan berorientasi pada perolehan kemenangan dalam Pemilu untuk memperoleh kekuasaan. Sebagai akibat terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dari etika polItik. Dengan dicabutnya TAP MPR RI N0. II/MPR/1978 tentang P-4, dan dilikuidasinya BP-7, kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa terhenti.

Sebenarnya terdapat cukup banyak peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa pada era reformasi, seperti TAP MPR RI No. XVIII/MPR/1998, yang diikuti dengan Keputusan Presiden No.85 tahun 1999, pada masa pemerintahan Presiden Habibie, tentang pembentukan suatu badan yang bernama Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara sebagai ganti BP-7, namun badan tersebut tidak pernah direalisasikan. Disamping itu terdapat pula TAP-TAP MPR RI yang berkaitan dengan pembangunan karakter, namun sekali lagi TAP-TAP tersebut tinggal sebagai dokumen semata.

Baru pada waktu pemerintahan Presiden SBY, mulai difikirkan mengenai pembangunan karakter bangsa. Dalam berbagai pengarahan yang disampaikan oleh beliau, di antaranya kepada LPPKB, bahwa program reformasi harus dikemas dalam suatu kegiatan yang disebut rebuilding the nation yang memiliki langkah-langkah:

➢ Membangun karakter bangsa;
➢ Menegakkan kehidupan konstitusional;
➢ Membangun etika kehidupan bernegara.

Sayangnya kebijakan tersebut belum dijabarkan lebih lanjut dalam program yang nyata, sehingga hasilnya tidak atau belum nampak. Bahkan kalau kita secara jujur menilai keadaan yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara tidak mencerminkan karakter bangsa yang terpuji. Yang terjadi justru cemohoohan masyarakat atas perilaku para pejabat negara dan pemerintahan dan elit politik yang dinilai menyimpang dari karakter yang ideal. Melihat realitas yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbagai pihak mulai menengok lagi bahwa kata kunci mengatasi kemelut tersebut tiada lain adalah pembangunan karakter bangsa.

B. MAKNA KARAKTER DAN KARAKTER BANGSA

1. Makna Karakter

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan karakter, yang pertama perlu difahami adalah makna karakter, untuk selanjutnya difahami bagaimana cara yang perlu diambil dalam pembangunan karakter tersebut.

a. Pengertian Karakter pada umumnya
Karakter sering diberi padanan kata watak, tabiat, perangai atau akhlak. Dalam bahasa Inggris character diberi arti a distinctive differentiating mark, tanda yang membedakan secara tersendiri. Karakter adalah keakuan rohaniah, het geestelijk ik, yang nampak dalam keseluruhan sikap dan perilaku, yang dipengaruhi oleh bakat, atau potensi dalam diri dan lingkungan. Karakter secara harfiah adalah stempel, atau yang tercetak, yang terbentuk dipengaruhi oleh faktor endogeen/dalam diri dan faktor exogeen/luar diri. Sebagai contoh rakyat Indonesia semula dikenal bersikap ramah, memiliki hospitalitas yang tinggi, suka membantu dan peduli terhadap lingkungan, dan sikap baik yang lain; dewasa ini telah luntur tergerus arus global, berubah menjadi sikap yang kurang terpuji, seperti mementingkan diri sendiri, arogan, suka mencaci maki pihak lain, mencari kesalahan pihak lain dan selalu merasa benar dan menang sendiri,, tidak bersahabat dan sebagainya. Karakter dapat berubah akibat pengaruh lingkungan, oleh karena itu perlu usaha membangun karakter dan menjaganya agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan dan menjerumuskan.

Ada ahli yang berpendapat bahwa manusia tercipta dalam perbedaan secara individual, hal ini nampak dalam tingkat kecerdasan, dalam kemampuan ungkapan emosional dan manifestasi kemauan. Manusia juga dibekali oleh Tuhan dengan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, meski ukuran benar-salah dan baik-buruk mengalami perkembangan sesuai dengan pertumbuhan yang dialami oleh manusia dan tantangan zamannya. Moral dan karakter pada manusia melekat secara kodrati, namun selalu mengalami perkembangan sesuai dengan pertumbuhan dan tantangan yang dihadapi. Karakter merupakan jatidiri individu, suatu kualitas yang menentukan suatu individu atau entitas, sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau entitas lain. Kualitas yang menggambarkan suatu jatidiri bersifat unik, khas, yang mencerminkan pribadi individu atau entitas dimaksud, yang akan selalu nampak secara konsisten dalam sikap dan perilaku individu atau entitas dalam menghadapi setiap permasalahan.

Meskipun demikian karakter mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat universal, yang ingin diwujudkan dalam bersikap dan bertingkah laku, serta kompetensi-kompetensi yang perlu dikembangkan dan direalisasikan.

Nilai-nilai dasar yang perlu dikembangkan di antaranya adalah : keadilan, kebenaran, kebijaksanaan, kejujuran, keberadaban, kebebasan, kesetaraan, kesejahteraan, ketaqwaan, keimanan, kesabaran, keikhlasan/ridho, amanah, kecintaan/kasih sayang, kebersamaan, kesetia-kawanan, rendah hati, kedamaian, bekerja keras, kesederhanaan, kebersamaan, kepatuhan, pengendalian diri, tenggang rasa, gotong royong, kepedulian serta menjauhi sifat iri dan dengki. Nilai-nilai tersebut perlu difahami maknanya dan diwujudkan dalam kenyataan.

Sedang kompetensi yang perlu dikembangkan di antaranya berupa kemampuan untuk bertanggung jawab, terbuka, transparans, akuntabel, bersaing, ambeg parama arta, mengemukakan gagasan dan aspirasi secara etis, pengambilan keputusan, mengatasi konflik, mengimplementasikan keputusan, mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, lebih suka memberi dari pada meminta, mengakui kesalahan dan meminta maaf, merasa malu dalam berbuat yang nista, rela berkorban untuk kepentingan bersama.

Karakter yang merupakan jatidiri manusia yang mengalami perkembangan sebagai akibat pengaruh luar perlu dikembangkan dan dibangun. Oleh karena itu pembinaan karakter merupakan kewajiban manusia agar generasi penerus memiliki karakter seperti yang diharapkan oleh masyarakat tempat individu hidup dalam membawa diri menuju sukses.

b. Karakter Bangsa Indonesia

Masih terdapat pandangan yang kontroversial mengenai karakter bangsa. Ada yang berpendapat bahwa karakter bangsa itu tidak ada. Dengan maraknya globalisasi, eksistensi negara-bangsa saja diragukan, oleh karena itu tidak perlu, atau tidak ada manfaatnya untuk membahas karakter bangsa. Namun di sisi lain di belahan dunia ini masih saja terjadi perjuangan sekelompok ummat manusia untuk menuntut diakuinya sebagai suatu bangsa. Suatu contoh yang mencolok mata adalah perjuangan masyarakat Yahudi dan Palestina, yang sama-sama keturunan dari seorang nabi masih berebut untuk mendirikan negara-bangsa masing-masing. Contoh yang lain adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 1950 anggotanya baru sekitar 50 negara, sekarang sudah sekitar 200 negara.

Masing-masing negara-bangsa tersebut menunjukkan jatidirinya, yang dapat dilihat dari sikap dan perilaku warganegaranya, cara untuk menghadapi permasalahan, bahasa ibunya, adat budaya dan sebagainya. Dari realitas tersebut kami beranggapan bahwa karakter bangsa itu ada. Karakter bangsa inilah yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain dilihat dari cara bersikap dan bertingkah laku. Karakter bangsa merupakan sistem keyakinan atau belief system yang telah terpatri dalam sanubari bangsa, yang merupakan hasil perpaduan dari faktor endogen bangsa dan faktor eksogen berupa tantangan yang dihadapi oleh bangsa yang bersangkutan. Karena faktor endogen bangsa dan faktor eksogen yang dihadapi oleh masing-masing bangsa berbeda, maka merupakan suatu keniscayaan terbentuknya karakter bangsa.

Membina karakter bangsa bertujuan agar bangsa yang bersangkutan mampu bersikap dan bertingkah laku dengan sepatutnya sehingga mampu mengantar bangsa menuju kesuksesan hidup. Kesuksesan hidup suatu bangsa tergantung bagaimana bangsa tersebut dapat membawa diri sesuai dengan cita-cita yang didambakannya, serta mampu untuk mengantisipasi secara tepat tantangan zaman. Dengan demikian sumber karakter adalah belief system yang telah terpatri dalam sanubari bangsa, serta tantangan dari luar sehingga akan membentuk sikap dan perilaku yang akan mengantar bangsa mencapai kehidupan yang sukses. Bagi bangsa Indonesia belief system ini tiada lain adalah Pancasila yang di dalamnya terdapat konsep, prinsip dan nilai yang merupakan faktor endogen bangsa Indonesia dalam membentuk karakternya. Dalam rangka memahami karakter bangsa maka perlu difahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2. Konsep yang terdapat dalam Pancasila dasar membangun karakter bangsa

a. Konsep tentang Hakikat Eksistensi Manusia

Konsep tentang hakikat eksistensi manusia ini menduduki posisi sangat sentral, karena tanpa mengetahui hakikat eksistensi manusia, kita tidak mungkin memahami dan mampu mendudukkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Konsep yang lain merupakan derivasi dari konsep pokok ini. Eksistensi manusia tidak terlepas dari eksistensi alam semesta. Oleh karena itu untuk memahami hakikat eksistensi manusia perlu memahami hakikat eksistensi alam semesta sebagai berikut:

➢ Terdapat tiga tesis ontologik dalam memahami hakikat alam semesta, sebagai berikut:

• Dalam alam semesta tidak ada satu fenomena yang mandiri, berdiri sendiri terpelas dari fenomena lain;
• Ada itu bermakna memberi, hal ini merupakan suatu evidensi;
• Suatu pendapat adalah benar, hanya apabila ia bersamaan dengan segenap relasi yang berkaitan dengannya.

➢ Manusia ada, sebagai suatu fenomena, selalu dalam relasi dengan fenomena yang lain. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terikat dengan fenomena lain dalam suatu integritas.

➢ Relasi ini menampakkan diri dalam bentuk suatu interaksi saling memberi antar fenomena, yang berfungsi terciptanya sesuatu yang baru (novum). Sehingga suatu totalitas antar fenomena memiliki makna lebih dari keseluruhan kumpulan fenomena tersebut. Dalam alam semesta, fenomena yang berelasi ekuivalen merakit diri secara organik memunculkan jenjang baru yang integral.

➢ Pemeliharaan eksistensi alam semesta dimungkinkan adanya relasi kendali a-simetrik, yang didorong oleh energi yang terkandung pada setiap fenomena sesuai dengan fungsi dari setiap fenomena. Rakitan fenomena yang berenergi, yang berjenjang ke atas dan ke bawah tak terhingga itulah yang memungkinkan alam semesta eksis.

➢ Ada adalah memberi dengan asumpsi bahwa fenomena yang diberi akhirnya dapat melaksanakan hakikat eksistensinya, yakni memberi pada fenomena yang lain.

➢ Hakikat eksistensi manusia bersifat becoming, yang akan mengalami perkembangan dengan lingkungannya.

​Dari tesis-tesis yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat eksistensi manusia adalah dalam kebersamaan, dan adanya saling ketergantungan. Terjadi proses interaksi antar unsur kehidupan bersama. Pancasila memberikan arahan bahwa eksistensi manusia selalu dalam relasi dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dengan masyarakat dan negara-bangsanya dan dengan dunia serta alam semesta.

​Berpegang pada konsep tersebut di atas, bangsa Indonesia memiliki karakter, bahwa dalam membawa diri manusia harus selalu sadar dan mendudukkan diri sebagai makhluk Tuhan, manusia wajib berusaha, tetapi selalu ridho terhadap apapun yang telah ditentukan oleh Tuhan, selalu menjaga keseimbangan dan harmoni, kebersamaan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, dan selalu mengusahakan terjadinya kelestarian lingkungannya. Manusia harus merasa sejahtera sebagai makhluk pemberi daripada sebagai makhluk peminta-minta.

b. Konsep Pluralistik

Pancasila mengandung konsep kehidupan yang pluralistik baik ditinjau dari keanekaragaman suku bangsa, etnik, agama, maupun adat budaya. Sesuai dengan konsep bhinneka tunggal ika, maka dalam keanekaragaman ini terdapat common denominator. Bung Karno menyebutnya sebagai de grootste gemene deler dan de kleinste gemene veelvoud. (persekutuan pembagi terbesar dan persekutuan kelipatan terkecil). Dengan kata lain bahwa keanekaragaman ini bukan sebagai sumber perpecahan, disintegrasi, tetapi terikat dalam persatuan dan kesatuan. Dalam memberi makna akan bhinneka tunggal ika perlu diusahakan terjadinya keseimbangan antara keanekaragaman dan kesatuan, antara kepentingan pusat dan daerah. Keadilan akan terwujud bila pluralitas didudukkan secara proporsional dalam keseimbangan.

Dari pandangan konsep pluralistik tersebut di atas maka Pancasila tidak sefaham dengan asas individualisme dan pluralisme yang mengagung-agungkan kepentingan pribadi, dan bahwa yang penting dalam kehidupan adalah terpenuhinya kepentingan pribadi. Pancasila mendudukkan pribadi sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam hidup kebersamaan, dan memandang sifat pluralistik masyarakat dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

Konsep pluralistik merupakan salah satu unsur karakter bangsa, yang akan nampak dalam sikap dan perilaku bangsa; bahwa seseorang dalam mengejar cita-cita harus menghormati pula cita-cita yang dituntut oleh pihak lain. Dapat saja cita-cita yang kita tuntut berbeda dengan cita-cita yang dituntut oleh pihak lain. Bahkan mungkin suatu perkara kita pandang sebagai suatu kebaikan dan keadilan, memberikan kenikmatan pada kita, dipandang oleh pihak lain sebagai keburukan dan kenestapaan.

c. Konsep Harmoni atau Keselarasan

Alam semesta tertata dalam keselarasan, masing-masing unsur yang membentuk alam semesta berelasi dalam harmoni, sehingga terjamin kelestarian. Setiap unsur yang terdapat dalam alam semesta memiliki fungsi sesuai dengan kodrat bawaannya. Kewajiban setiap unsur tersebut adalah merealisasikan fungsi yang diembannya. Setiap unsur alam semesta dalam merealisasikan fungsinya, memanifestasikan potensi yang menjadi bekal pada lingkungannya. Dengan menunaikan kewajiban yang menjadi fungsinya maka tiap-tiap unsur memperoleh hak yang sepadan dengan fungsi yang diembannya. Terjadilah keserasian antara kewajiban dan hak, antara kewajiban asasi dan hak asasi.

Apabila masing-masing unsur dalam alam semesta ini telah menunaikan fungsinya secara tepat dan benar, maka akan terjadi ketertiban, keteraturan, ketenteraman dan kedamaian. Yang terasa adalah adanya kenikmatan dalam tata hubungan.

Demikianlah, apabila antara individu, masyarakat, negara-bangsa dan dunia dapat menempatkan diri secara tepat dan benar dalam tata hubungan sesuai dengan potensi alami yang dibawanya, maka akan tercipta harmoni atau keselarasan. Kekuatan yang menjadi modal dari setiap unsur bukan saling beradu untuk mencari menangnya sendiri, tetapi berpadu menjadi kekuatan yang sinerjik. Yang akan terasa adalah kenikmatan dalam kehidupan. Keserakahan tidak terjadi, pemerasan antar unsur tidak nampak, dengan demikian keadilan dan kesejahteraan akan terwujud. Perlu dicatat bahwa konsep harmoni bukan suatu konsep yang statis, beku, tetapi merupakan konsep yang dinamis. Konsep harmoni ini mewarnai karakter bangsa kita.

​d. Konsep Gotong Royong dan Kekeluargaan

​Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI, Ir Soekarno di ataranya mengemukakan tentang dasar negara sebagai berikut:

“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya, satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong Royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong.”

“Gotong Royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara-saudara. Kekeluargaan adalah faham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekarjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah Gotong Royong.”

“Prinsip Gotong Royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.”

​Demikianlah pandangan Ir. Soekarno mengenai konsep gotong royong yang beliau sebut sebagai suatu prinsip. Gotong royong adalah konsep dalam hidup bermasyarakat yang menggambarkan adanya bentuk kerjasama dengan ciri sebagai berikut :

➢ Semua yang terlibat dalam kehidupan bersama, memberikan saham sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Masing-masing bekerja dengan sepenuh hati dalam kerja sama tersebut.

➢ Hasil kerja sama ini adalah untuk kepentingan bersama, kebahagiaan bersama.

➢ Dalam gotong royong tidak terjadi exploitation de ‘l homme par ‘l homme.

​Faham kekeluargaan merupakan faham yang berkembang pada bangsa Timur termasuk Indonesia. Dapat kita amati faham kekeluargaan ini di India, Cina, dan Jepang. Salah satu ciri faham kekeluargaan ini adalah adanya penghormatan dan penghargaan pada orang tua, guru dan figur yang dipandang sebagai sesepuh, yang secara prerogatif memiliki hak-hak tertentu (termanifestasi dalam penghormatan orang tua, voorouder verering). Dengan faham kekeluargaan diharapkan terjadinya keselarasan dan keserasian dalam hidup bersama; kepentingan keluarga lebih utama dari kepentingan pribadi. Pandangan semacam ini yang sering menimbulkan pertentangan antara res privata dengan res publika. Dalam kehidupan yang bersendi kekeluargaan tidak membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, karena setiap pribadi dalam keluarga itu adalah keluarga itu sendiri. Paham kekeluargaan memang bukan faham individualisme yang mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan umum. Paham kekeluargaan memberikan nuansa terhadap karakter bangsa, meskipun akhir-akhir ini faham kekeluargaan mengalami distorsi diakibatkan oleh maraknya faham individualisme yang kaku.

​e. Konsep Integralistik

​Faham integralistik bermula timbul dari gagasan Dr. Soepomo yang disampaikan di depan Sidang BPUPKI pada tanggal 30 Mei 1945. Konsep yang diajukan oleh Dr.Soepomo ini kemudian terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 dengan rumusan sebagai berikut:

“ Negara –begitu bunyinya- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara, menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.”

Catatan: Dengan perubahan UUD 1945, Penjelasan UUD 1945, tidak merupakan bagian UUD 1945 lagi. Namun sebagai penjelasan terhadap Pembukaan UUD 1945, kami pandang bermakna penting.

​Aliran pengertian negara persatuan seperti yang dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945 ini tiada lain adalah faham integralistik seperti yang dimaksud dalam pidato Dr. Soepomo di depan BPUPKI, suatu faham yang mengatasi faham individualisme atau perorangan maupun faham kolektivisme atau faham golongan. Seluruh komponen yang terlibat dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara membentuk suatu kesatuan yang integral.

Konsep integralistik ini dikembangkan oleh Abdulkadir Besar, di antaranya sebagai berikut:

➢ Antara negara dan rakyat terjalin oleh relasi saling tergantung. Interaksi saling-memberi antargolongan yang ada dalam masyarakat melahirkan negara; sebaliknya negara dengan relasi kendali a-simetriknya menyelenggarakan pengetahuan yang menjamin berlangsungnya interaksi saling memberi.

➢ Anggota masyarakat memandang negara sebagai dirinya sendiri yang secara kodrati berelasi saling tergantung; sebaliknya negara memandang warganegaranya sebagai sumber genetik dirinya.

➢ Antara rakyat dan negara tidak terdapat perbedaan kepentingan.

➢ Yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu.

➢ Kebebasan manusia adalah kebebasan relasional.

➢ Putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat sewajarnya melalui proses musyawarah untuk mufakat.

​f. Konsep Kerakyatan

​Kerakyatan atau demokrasi adalah suatu konsep yang terjabar dari suatu pandangan bahwa kedaulatan dalam hidup bernegara terletak di tangan rakyat, sehingga kekuasaan dan kewenangan yang diperlukan dalam mengatur suatu pemerintahan bersumber atau berasal dari rakyat. Persoalan yang timbul adalah bagaimana tata cara penyaluran kedaulatan yang ada pada rakyat sampai berupa kewenangan untuk memerintah. Lembaga negara apa saja yang diperlukan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat tersebut, serta bagaimana tata kerja antar lembaga agar kedaulatan yang terletak di tangan rakyat tersebut dapat terealisasi dengan sepatutnya. Di samping itu bagaimana keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat ditentukan sehingga dapat terwujud keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

​Abdulkadir Besar menyatakan tentang kerakyatan atau demokrasi ini sebagai berikut:

➢ Yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu;
➢ Kebebasan manusia adalah kebebasan-relasional;
➢ Untuk mendapatkan putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat sewajarnya melalui proses musyawarah untuk mufakat;
➢ Dengan prinsip saling memberi bermakna ikhlas mengakui kebenaran orang lain, berpasangan dengan berani mengakui kesalahan atau kekhilafan sendiri;
➢ Dengan berlangsungnya interaksi saling-memberi antar pendapat yang berbeda muncullah novum yang berupa pendapat terbaik dari sejumlah pendapat yang berbeda mengenai hal yang sama;
➢ Selanjutnya dikemukakan bahwa kerakyatan adalah berasa, berfikir, bersikap, dan kesediaan berbuat sesuai dengan keinsyafan keadilan rakyat.

​g. Konsep Kebangsaan

​Rakyat Indonesia mengaku sebagai suatu bangsa yang berkembang sejak permulaan abad ke-20. Memang ada yang berpendapat bahwa perjuangan kebangsaan telah terjadi pada zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Pendapat tersebut mungkin bersifat sangat politis. Menurut konsep akademik, perjuangan rakyat untuk mewujudkan suatu bangsa baru bermula dengan lahirnya pergerakan nasional Budhi Oetomo, pada tahun 1908, yang dipandang sebagai tonggak sejarah (corner stone) kebangkitan bangsa Indonesia. Perjuangan ini mengkristal menjadi suatu sumpah yang diucapkan oleh para pemuda pada tahun 1928, dengan menyatakan bahwa rakyat yang terserak dari Sabang sampai Merauke adalah suatu bangsa yang bernama Indonesia. Sumpah tersebut menjadi suatu kenyataan dengan diproklamasikannya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, suatu negara-bangsa yang berwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia.

​Tekad rakyat ini mengandung konsekuensi bahwa kepentingan negara-bangsa didudukkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Suatu keputusan bangsa memiliki kedudukan di atas kepentingan golongan dan pribadi. Tekad ini memerlukan pengorbanan, apalagi di masa sedang menggebu-gebunya perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia tidak perlu dipertentangkan dengan kepentingan negara-bangsa, karena rakyat itulah bangsa itu sendiri. Rakyat tidak terpisahkan dari negara-bangsanya. Suatu konsep yang berusaha untuk menciptakan polarisasi antara individu dan negara-bangsanya adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep negara persatuan.

​Mengenai konsep kebangsaan ini Sri Sultan H.B.X menyatakan sebagai berikut: “Karena itu kebangsaan Indonesia yang berideologikan Pancasila harus bersifat inklusif serta egalitarian dalam bidang politik, budaya dan ekonomi yang dapat diwujudkan dan dipelihara secara dinamis, bila terdapat distribusi kekuasaan yang relatif seimbang di antara semua unsur bangsa pendukungnya.”

​Konsep kebangsaan dewasa ini memerlukan pemikiran secara lebih cermat dan mendalam khususnya dalam menghadapi tantangan global dan disintegrasi bangsa. Tanpa adanya konsep yang kuat mengenai kebangsaan, kehancuran negara-bangsa telah ada di depan mata, baik berupa leburnya negara-bangsa yang tidak memiliki harga diri lagi dalam dunia global, maupun akan terpecah belahnya negara-bangsa menjadi negara negara kecil.

​Gagasan dasar atau konsep tentang Pancasila tersebut di atas akhirnya mengkristal menjadi konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas, yang terjabar menjadi prinsip-prinsip seperti perumusan sila-sila Pancasila.

C. DASAR HUKUM PEMBINAAN KARAKTER

Berikut disampaikan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan pelaksanaan pembinaan dan pembangunan karakter bangsa.

1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat (3) menyebutkan :”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 menyebutkan :”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
3. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2001, tentang Etika Kehidupan Bernegara, menetapkan :”Pokok-pokok, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan etika kehidupan bernegara, serta merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan ketetapan tersebut sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa.”

4. Pada waktu Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) menghadap Bapak Presiden R.I. pada tanggal 22 Pebruari 2005, Bapak Presiden memberikan pesan kepada LPPKB agar menyampaikan suatu gagasan mengenai “Membangun Kembali Bangsa Indonesia,” dengan jalan membangun moral dan karakter bangsa, dengan mengutamakan (a) nation and character building, (b) pembangunan konstitusionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan (c) mengembangkan etika kehidupan bernegara, dengan tidak meninggalkan jatidiri bangsa.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan pengarahan Bapak Presiden merupakan landasan yang kuat bagi usaha membanguan karakter bangsa. Dalam menghadapi gerakan globalisasi, pembangunan karakter bangsa harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi, apabila kita ingin menjadi peserta aktif dalam gerak dan laju globalisasi.

D. PEDOMAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN KARAKTER
Karakter seseorang akan nampak dalam berbagai perilaku manusia, di antaranya (a) dalam bersikap menghadapi permasalahan, (b) ungkapan diri dalam berbagai bentuk, self realization, (c) cara berhubungan dengan pihak lain, human relationship, (d) sikap dalam kehidupan ekonomi, economic efficiency, dan (e) sikap sebagai warga negara-bangsa, civic responsibility. Pendidikan karakter di sekolah diselenggarakan dengan penyelenggaraan Pendidikan Budi Pekerti.

1. Pengertian Budi Pekerti
​Budi pekerti berasal dari dua kata budi dan pekerti. Sangat mungkin kata “budi” berasal dari kata Sansekerta “buddhi” yang bermakna kecerdasan, sedang “pekerti” berarti perbuatan. Dengan demikian budi pekerti bermakna perbuatan yang cerdas, perbuatan yang bijaksana, perbuatan yang patuh pada norma yang menjadi dambaan masyarakat.
Kita temui istilah “budi” seperti pada pengertian “budidaya,” yang bermakna ikhtiar atau upaya yang cerdas; “budibahasa” yang bermakna bahasa yang cerdas yakni bahasa yang santun serta tertib dan patuh pada kaidah bahasa.
Budi pekerti akan nampak dalam perilaku seseorang dalam mengantisipasi lingkungannya. Dalam garis besarnya dimensi lingkungan yang dihadapi oleh manusia adalah (a) Tuhan yang menciptakannya, (b) manusia sebagai pribadi, (c) sesama manusia, (d) keluarga, (e) komunitas atau masyarakat, (f) negara bangsanya, dan (g) dunia global dan alam semesta, yang merupakan dimensi-dimensi budi pekerti kehidupan manusia. Sikap dan perilaku manusia diharapkan sesuai dengan kedudukannya dan bersikap santun dalam hubungan dengan dimensi lingkungannya dimaksud.

2. Dimensi Budi Pekerti Kehidupan Manusia

a. Hubungan manusia dengan Tuhan
Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, sehingga pola hubungan manusia dengan Tuhan adalah dalam kategori ciptaan dengan Pencipta. Perilaku yang diharapkan berkembang dalam hubungan ini harus sesuai dengan kedudukan tersebut.
Tuhan dalam menciptakan manusia membekali berbagai disposisi dan kemampuan serta segala hal yang diperlukan bagi manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi yang bersifat potensial, yang harus dikembangkan sendiri oleh manusia. Untuk mengembangkan diri, manusia dikarunia oleh Tuhan kemampuan berfikir, berperasaan, berkemauan, budi nurani dan berkarya. Agar kemampuan-kemampuan tersebut dapat berlangsung dengan sepertinya, manusia dikaruniai kebebasan dalam memanfaatkan kemampuan-kemampuan tersebut dalam mengembangkan dirinya.

Sementara itu untuk melestarikan eksistensi manusia, Tuhan juga menyediakan segala sarana dan prasarana yang diperlukan seperti udara, makan dan sebagainya. Bersendi pada hal-hal tersebut di atas maka perilaku yang selayaknya dilakukan oleh manusia agar dikategorikan berbudi pekerti yang baik adalah:

➢ Manusia menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan yang telah dibekali dengan segala hal yang diperlukan untuk menunjang dan mengembangkan hidupnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan bertitik tolak dari postulat ini maka perilaku manusia hendaknya:
• Setelah berikhtiar, dengan ikhlas dan rela menerima apapun yang menimpa dirinya;
• Tidak bersikap sombong bahwa apapun yang terjadi pada dirinya semata-mata atas kemampuan dan kekuasaanNya;
• Selalu bersyukur atas segala hal ihwal yang menimpa dirinya, karena semua kejadian itu tiada lain atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
• Memanfaatkan secara proporsional segala disposisi karunia Tuhan. Sebagai akibat budi pekerti yang diharapkan pada manusia adalah: Memanfaatkan daya fikir manusia secara maksimal dalam menghadapi segala permasalahan hidupnya. Akal dan budidaya manusia harus digunakan secara proporsional;
• Perasaan harus dikembangkan menyertai daya fikir manusia dalam memecahkan berbagai persoalan, sehingga menjadi penyeimbang dalam bersikap dan bertingkah laku.
• Dalam menentukan kehendak harus selalu diperhitungkan dengan mempergunakan akal sehat dan perasaan yang dilandasi oleh budi luhur.
➢ Mengimplementasikan kebebasan dengan bertanggung jawab. Bahwa kebebasan diterapkan sebagai landasan fikir dalam menghadapi permasalahan. Bahwa kebebasan dimanfaatkan semata-mata untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama, serta melestarikan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam keselarasan.

b. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri
Budi pekerti juga nampak pada perilaku manusia terhadap dirinya sendiri, bagaimana seseorang memperlakukan pada dirinya sendiri, seperti memanjakan diri dengan hidup hedonistik, atau menyakiti diri sendiri atau yang biasa disebut asketistik. Terdapat juga perilaku manusia yang disebut “pantang menyerah” yang tidak pernah merasa kalah sampai titik darah penghabisan. Sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam mengantisipasi diri sendiri di antaranya adalah:

• Menempatkan diri pribadi secara proporsional dalam menentukan pilihan tindak dengan mengusahakan terjadinya harmoni dalam kehidupan;
• Menempatkan diri sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain, sehingga memiliki rasa tanggung jawab terhadap lestarinya lingkungan.
• Tidak mudah patah hati dan patah semangat yang bermuara pada tindakan yang kurang terpuji;
• Tidak mendholimi dan memanjakan diri sendiri dengan perbuatan yang merugikan.
• Tidak merasa dirinya paling benar, karena kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan YME.

c. Hubungan manusia dengan sesama
Manusia tidak dapat hidup seorang diri, ia selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Dalam berhubungan dengan manusia yang lain terdapat berbagai pola yang mempengaruhi perilaku manusia dalam menentukan sikap dan perilakunya. Berbagai norma mewarnai pola hubungan tersebut. Terdapat pola hubungan dalam bentuk insubordinasi, yang menggambarkan bahwa pihak lain hanya merupakan suatu entitas yang tugasnya melayani pihak lain, yang oleh Ter Haar disebut sebagai abdikrat. Ada pula pola hubungan bahwa pihak lain sekedar sebagai pemuas ambisi atau kepentingan pribadi. Pola semacam ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dalam memasuki abad ke XXI.
Pola yang dewasa ini berkembang adalah pola yang berpostulat bahwa :”Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam kesetaraan.” Pola eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain harus dihindari. Namun alam semesta menunjukkan bahwa eksistensi segala makhluk di dunia adalah untuk melayani pihak lain, to serve other people or creature. Orang Jawa menyebut sebagai “leladi sesamining dumadi,” melayani sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Terdapat dua aspek utama dalam hubungan manusia dengan sesama, yakni (a) pengungkapan diri atau self realization dan hubungan dengan sesama atau human relationship, dengan rinciannya sebagai berikut:

➢ Pengungkapan diri
Budi luhur seseorang akan nampak dalam cara seseorang mengungkapkan diri. Meski masing-masing daerah memiliki pola tingkah laku yang dinilai oleh masyarakatnya sebagai perilaku terpuji, dapat saja perilaku atau pola sikap pengungkapan diri tesebut dinilai tidak sesuai bagi daerah lain. Namun di antara perbedaan tersebut terdapat esensi pola sikap yang sama. Perbedaan tersebut hanya terdapat dalam penampilannya atau performance-nya bukan pada esensinya. Salah satu contoh ungkapan berterima kasih atau memberikan salam, berbeda di suatu kelompok atau suku bangsa tertentu, namun pada hakikatnya merupakan ungkapan yang sama. Ucapan “selamat pagi” atau “assalamualaikum,” pada hakikatnya sama yakni suatu doa atau harapan agar yang ditemui mengalami kondisi yang selamat, aman sejahtera.

Suatu ungkapan win win solution adalah suatu ungkapan diri yang tidak mencari menangnya sendiri. Terdapat seloka dalam bahasa Jawa yang mungkin maknanya sama dengan win win solution, yakni: “nglurug tanpa bala, menang tan ngasorake.” Banyak sekali seloka daerah yang dijadikan pegangan dalam mengungkapkan diri, seperti janganlah anda merasa yang paling hebat yang dalam ungkapan bahasa Jawa “aja adigang, adigung, adiguna,” dan “aja dumeh.” Terdapat begitu banyak ungkapan daerah yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Budi Pekerti. Di antaranya dari Sulawesi Selatan, yaitu sipakatau artinya saling menghormati, sipakalebbi artinya saling menghargai, dan sipakainge artinya saling mengingatkan.

➢ Hubungan dengan sesama
Dalam hubungan dengan sesama, bangsa Indonesia berpegang pada prinsip kesetaraan. Tuhan menciptakan manusia dalam kesetaraan dengan mengaruniai kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya. Kodrat, harkat dan martabat manusia harus didudukkan secara proporsional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berhubungan dengan sesama adalah:

• Pergunakan bahasa yang santun dan baik. Ingat bahwa ujung lidah lebih tajam dari ujung pedang.
• Tidak memandang remeh pada lawan bicara atau pihak lain. Akuilah kebenaran yang disampaikan pihak lain kalau memang benar.
• Hormatilah keaneka-ragaman dalam hidup bersama. Tidak beranggapan dirinya paling baik dan paling benar.
• Hargailah perbedaan, dan bersikaplah secara wajar.

d. Hubungan manusia dengan masyarakat dan dengan Negara-bangsanya
Realitas menunjukkan bahwa manusia tidak dapat terpisah dari masyarakat dan negara-bangsanya. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh manusia dari masyarakat dan negara-bangsanya. Manusia berhutang budi, dan sudah sepantasnya bila manusia menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dan negara-bangsanya. Manusia wajib menyisihkan sebagian dari kepentingannya demi kepentingan masyarakat dan negara-bangsanya. Perilaku manusia harus disesuiakan dengan tuntutan masyarakat dan negara-bangsanya. Caranya adalah:

• Mematuhi dengan penuh kesadaran segala peraturan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Rela membantu kepentingan umum sesuai dengan kemampuannya.
• Tidak menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum.

E. PENUTUP
Demikian garis-garis besar pembinaan karakter yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam program kegiatan yang nyata dan operasional. Hal-hal yang disampaikan di atas masih bersifat konseptual, berdasar pada pandangan tertentu dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini. Perlu disusun strategi Pembangunan Karakter Bangsa dengan merumuskan secara tepat, akurat dan terinci tujuan yang hendak diwujudkan, materi yang diperlukan dalam proses pembangunan karakter bangsa, pelaksana, metoda dan sistem penyelenggaraannya. Selamat berkiprah dalam Membangun Karakter Bangsa demi kesuksesan generasi masa depan.