Select Page

Kategori: news

undang – undang wilayah negara

Seolah lepas dari perhatian masyarakat umum, pada tanggal 22 Oktober 2008 DPR dalam rapat paripurna telah menyepakati Rancangan Undang-undang tentang Wilayah Negara dan mengesahkannya menjadi Undang-undang. Bila tidak berubah maka ini akan menjadi Undang-undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Sangat disayangkan karena materi Undang-undang ini yang begitu penting ternyata tidak banyak menarik perhatian pers dan akademisi. Keadaan ini mungkin bisa dimaklumi bila menilik lebih jauh isi Undang-undang tersebut, banyak diantara pasal-pasalnya hanya merupakan penegasan atas hak yang sebenarnya telah dimiliki oleh negara Indonesia melalui beberapa instrumen hukum yang telah ada. Indonesia telah meratifikasi United Nation on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985. Didalamnya telah diatur secara tegas mengenai wilayah perairan, ruang udara diatasnya dan tanah dibawahnya di mana negara memiliki kedaulatan dan hak-hak berdaulat. Demikian juga mengenai cara penarikan garis batas antar negara yang berdampingan atau berhadapan dan jenis kewenangan yang diberikan dalam wilayah negara. Aturan yang kurang lebih sama mengenai kedaulatan wilayah negara Indonesia sebenarnya juga telah dimuat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia yang mencabut Perpu No. 4 Prp. 1960 tentang Perairan Indonesia karena dianggap tidak sesuai lagi dengan rezim hukum negara kepulauan yang dianut Indonesia. Namun seolah hanya mengulang, Undang-undang tentang Wilayah Negara yang baru ini kembali mengatur mengenai hal-hal yang telah diatur sebelumnya dalam kedua instrumen hukum diatas. Mengenai wilayah negara misalnya, ditegaskan...

Read More

Wilayah kedaulatan NKRI harus di jaga.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [1] Ruang wilayah negara meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh atas wilayah udara, sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, Pasal 1 disebutkan bahwa “every State has complete and exclusive sovereignity over the airspace above its territory.”[2] Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan negara Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Indonesia. Ruang udara mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, salah satunya dilihat dari aspek integritas wilayah dan keamanan nasional, yang harus di dayagunakan sebaik-baiknya.[3] Sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara, ruang udara mempunyai fungsi strategis sebagai aset nasional yang sangat berharga[4] termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Udara merupakan salah satu sumber daya alam dan unsur lingkungan.[5]Udara selain mengandung sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan untuk kemakmuran rakyat, udara juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain misalnya kepentingan politik. Karakteristik sumber daya alam di udara terdiri dari: sumber daya energi (surya dan angin), sumber daya gas, sumber daya ruang. Kekhasan wilayah udara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara Benua Asia-Australia, serta di dua Samudera Pasifik-Hindia menyebabkan wilayah udara...

Read More

Hukum wilayah udara NKRI

  PENDAHULUAN Sudah menjadi kodrat manusia bahwa di dalam kehidupannya ingin selalu menuju ke arah atas, misalnya ingin naik pangkat, kalangan atas, peringkat atas, dan lain-lain, begitu pula apabila manusia melihat burung yang sedang terbang di udara, secara tidak sadar manusia berkeinginan pula untuk dapat terbang seperti burung, dan keinginan ini sering diwujudkan dalam bentuk cerita manusia super yang dapat terbang, contoh seperti Gatotkaca, Superman, dan begitu besarnya keinginan manusia untuk dapat terbang, maka burung-burung jenis tertentu dijadikan lambang baik itu digunakan dalam suatu lembaga atau digunakan untuk suatu negara contoh seperti negara Amerika Serikat dengan burung rajawali, negara Indonesia dengan burung garuda atau seperti negara Papua Nugini dengan burung cendrawasih. Untuk mencapai cita-cita manusia tersebut, maka manusia berusaha dengan melalui beberapa cara dan usaha ini berlangsung terus sampai sekarang, dan hal ini dapat terlihat dalam buku sejarah penerbangan seperti kisah Daedalus dan putranya Icarus dalam usahanya melarikan diri dari pulau Kreta (Yunani) dengan membuat sayap-sayap yang terbuat dari lilin dan dilengkapi bulu-bulu burung yang bentuknya meniru sayap burung. Usaha untuk manusia dapat terbang juga dilakukan oleh seorang sarjana Inggris yang bernama Roger Bacon (1220-1292) yang mengatakan bahwa udara di sekitar kita seperti halnya lautan, oleh karena itu untuk dapat mengambang perlu adanya kantong udara (balon) seperti kapal di atas air, dan kantong udara tersebut harus diisi dengan gas eter. Usaha untuk manusia dapat terbangpun tidak saja menjadi cita-cata...

Read More

Nilai – nilai Pancasila dalam penyelengaraan pemerintahan negara

  Setiap negara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut. Sistem pemerintahan juga menjadi ciri khas suatu negara. Karena, meskipun dua buah negara sama-sama menganu sistem pemerintahan presidensial, secara keseluruhan sistem pemerintahannya tidak akan sama persis. Dan Indonesia merupakan negara yang sistem pemerintahannya adalah presidensial. Yang dimaksud sistem penyelenggraan pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Dan presiden ini bertanggungjawab akan penyelenggaraan pemerintahan untu mencapai tujuan yang diinginkan. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yang digunakan di Indonesia, yaitu: Penyelenggaraan negara dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri (baca : Tugas, Fungsi, dan Wewenang Presiden dan Wakil Presiden) Menteri bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak bertanggungjawab kepada DPR sebagai dewan legislatif. DPR hanya berhak bertanya, interpelasi, dan lain-lain tetapi tidak berhak meminta pertanggungjawaban menteri. Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum dan tidak bertanggungjawab kepada DPR. Meskipun demikian, MPR dapat memberhentikan Presiden dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dalam hal ini DPR. Karena DPR ini dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum, bukan dipilih Presiden. DPR memiliki kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang, bersama Presiden. Anggota-anggotanya dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila, sehingga disebut demokrasi Pancasila. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai...

Read More

Menjaga dan melestarikan nilai KeIndonesiaan

Keterbukaan informasi adalah sesuatu keniscayaan. Beragam informasi dengan mudah didapatkan masyarakat, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial merupakan sesuatu yang perlu menjadi perhatian bersama. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar keterbukaan informasi saat ini jangan sampai melunturkan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Kekhawatiran presiden timbul terutama saat melihat apa yang terjadi di media sosial beberapa waktu terakhir dipenuhi oleh insiden saling menghujat, saling menjelekkan, saling memaki, hingga adu domba. “Saat ini ada keterbukaan yang tidak bisa kita hambat dengan cara apapun. Dunia sudah terbuka,” ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2016 dan Hari Ulang Tahun ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di auditorium Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor, Minggu (27/11). Baginya, salah satu jalan untuk dapat mempertahankan nilai-nilai kebangsaan adalah dengan menguatkan karakter kebangsaan pada generasi penerus bangsa. “Inilah tugas Bapak dan Ibu guru untuk memberitahu pada anak didik kita, karena nilai-nilai ke-Indonesia-an kita bukan itu. Hati-hati, ini bisa jadi infiltrasi asing masuk ke negara kita dengan cara-cara melemahkan seperti itu, memecah belah seperti itu,” terang Presiden. Guru dianggap memiliki peran sentral dalam mengarahkan anak-anak, khususnya para siswa SMP, SMA/SMK. Presiden menitipkan pesan agar para guru dapat mengajarkan dan mendorong siswanya untuk memahami etika berinternet dan etiket sopan santun dalam menyampaikan sesuatu di media sosial. “Ini penting sekali. Saya titip agar anak-anak kita diajak bermedia sosial yang santun dengan tata nilai etika yang...

Read More

Oktober 2018
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031