Kategori: Materi DPS

BIDANG HUKUM, MATA RANTAI TERLEMAH DALAM KEHIDUPAN KENEGARAAN KITA

Oleh: Pontjo Sutowo MATERI KATA SAMBUTAN DPS SERI KE-8. 2 Desember 2017 Yang saya hormati Professor Satya Arinanto, Doktor Bambang Kesowo, dan Prof La Ode Kamaluddin, Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran kita sekalian dalam Diskusi Panel Serial ke delapan dalam rangkaian panjang diskusi dan focus group discussion yang kita adakan dalam tahun 2017-2018 ini. Kali ini kita memilih tema pembentukan dan penegakan hukum, yang dalam penglihatan saya, bersama dengan bidang kebudayaan merupakan, mata rantai terlemah dalam kehidupan kenegaraan kita. Mengapa? Oleh karena dalam bidang inilah terlihat paling banyak masalah yang harus kita hadapi dan kita selesaikan, sedangkan kemajuannya paling seret, padahal pada keberhasilan bidang inilah bergantung apakah kita berhasil atau gagal dalam mengadakan transformasi, dari sebuah koloni menjadi sebuah negara nasional yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil, dan makmur. Sudah barang tentu dalam sesi ini kita tidak akan membicarakan masalah teknis atau prosedur membentuk dan menegakkan hukum. Kita akan membahas masalahnya dari aspek kebijakan dalam rangka ketahanan nasional secara menyeluruh. Mohon perhatian kita sekalian, bahwa walaupun istilah “negara hukum“tidak tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun istilah tersebut tercantum jelas dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang keterangannya tercantum demikian gamblang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua istilah kunci dalam batang tubuh dan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus kita sebut dalam hubungan ini, yaitu:...

Read More

NEGARA HUKUM, PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DAN KEBUTUHAN DESAIN BESAR BAGI PERENCANAANNYA

MATERI DPS SERI KE-8 Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2012 Oleh: Dr. Bambang Kesowo, S.H., LL.M. (Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Angkatan tahun 1963, dengan Nomor Induk Mahasiswa 5569/H. Memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Negara RI sejak tahun 1968 setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Setelah menjabat Pembantu Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan pada tahun 1978, jabatan yang dipangkunya berturut-turut adalah Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan dari tahun 1983 hingga 1993, Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretaris Wakil Presiden, dan dari tahun 2001-2004 dipercaya menjabat Menteri Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet RI. Untuk pengabdiannya, di tahun 1986 Bambang Kesowo dianugerahi Negara dengan Satyalancana Wira Karya, dan di tahun 1995 tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama. Bambang Kesowo menyelesaikan pendidikan strata 2 di Harvard Law School, dan strata 3 di Universitas Gadjah Mada. Setelah pensiun, Bambang Kesowo diminta menjadi penasihat pemilik usaha Group Sinarmas di Jakarta, dan belakangan diminta Presiden RI duduk dalam Komite Inovasi Nasional sebagai Ketua Kelompok Regulasi dan Insentif, hingga sekarang. Tahun 2011 Jaksa Agung RI mengangkatnya sebagai salah satu Tenaga Ahli Jaksa Agung bidang pemerintahan). Sudah lebih sepuluh tahun terakhir ini reformasi kehidupan nasional berlangsung, tetapi seperti halnya masa-masa jauh sebelumnya, wacana dan debat sekitar negara hukum ini juga masih saja tak kunjung usai. Sementara soal arti, makna dan tujuan konsepsi...

Read More

ATHG DALAM NEGERI : PEMBERANTASAN KEMISKINAN

Oleh: Pontjo Sutowo KATA SAMBUTAN DPS SERI KE-9. Jakarta, 10 Februari 2018 Saudara Moderator dan para Panelis yang saya hormati, Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selintas lalu, kelihatannya masalah kemiskinan dan pemberantaan kemiskinan adalah sekedar masalah ekonomi dan keuangan, yang bisa diatasi dengan cepat dengan memberikan santunan keuangan dalam jangka waktu tertentu, atau dengan memberikan pekerjaan lapangan dengan upah biasa. Sudah barang tentu kebijakan yang bersifat karitatif tersebut sangat menolong bagi lapisan masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Namun jika direnungkan benar-benar, sesungguhnya masalah kemiskinan dan pemberantasan kemiskinan merupakan bagian dari masalah yang lebih besar, seperti masalah filsafat dan ideologi, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial budaya, bahkan masalah pertahanan dan keamanan yang perlu ditangani secara simultan dan terintegrasi. Kemiskinan merupakan masalah filsafat dan ideologi, oleh karena tujuan akhir dari semua filsafat dan ideologi- bahkan agama- adalah mencari format  yang tepat untuk mencapai kebahagian dan kesejahteraan hidup. Tidak ada filsafat, ideologi, dan agama, yang bertujuan memiskinkan umat manusia. Bahkan Pancasila, sebagai Dasar dan Ideologi Negara, dari segi substantif bisa kita fahami sebagai sebuah rujukan untuk mewujudkan Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adapun empat sila pertama merupakan landasan moral, institusional, serta prosedural untuk mewujudkan Sila Kelima itu.  Secara khusus perlu kita ingatkan bahwa ada suatu ideologi yang justru memanipulasi masalah kemiskinan ini sebagai senjata untuk mempersiapkan sebuah...

Read More

KUALITAS MANUSIA SEBAGAI FAKTOR PENENTU KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA

KATA SAMBUTAN DPS SERI KE-10, 3 Maret 2018 Saudara Moderator, para Panelis, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Diskusi Panel Serial ke 10 ini – bersama dengan para panelis – kita akan membahas dua topik penting dalam rangka tema Ketahanan Nasional, yaitu pendidikan dan kesehatan. Seperti kita ketahui bersama, dua faktor ini – pendidikan dan kesehatan – merupakan dua komponen penting dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia , IPM atau Human Development Index, HDI,  yang berarti bahwa kemajuan dalam dua faktor ini akan berpengaruh langsung terhadap aspek lain pembangunan manusia, seperti pada angka harapan hidup ( life expectancy), atau angka kematian ibu dan anak ( infant mortality rate ) serta pada tingkat kecerdasan, dan seiring dengan itu pada kinerja Bangsa secara menyeluruh. Seperti dikatakan para begawan, pada akhirnya kualitas dan karakter manusialah yang menentukan jalan nasibnya sendiri. Syukurnya, Bangsa kita cukup menyadari arti pentingnya peranan pendidikan dan kesehatan ini, yang antara lain terlihat disediakannya anggaran belanja yang cukup besar untuk bidang pendidikan serta disediakannya berbagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat.  Didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang pernah melimpah, seyogyanya Bangsa kita bisa termasuk dalam salah satu Bangsa yang maju, minimal setara dengan bangsa-bangsa lainnya di Asia. Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 1960 taraf kemajuan kita setara dengan Korea Selatan, yang pada saat ini sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan negara kita. Adalah...

Read More

Konsep Pendidikan untuk Menggalang Rasa Kebangsaan dan Menciptakan Keunggulan

Oleh: Bambang Pharmasetiawan MATERI DPS SERI KE-10 Pendahuluan Tugas konstitusional pemerintah NKRI tertuang dalam alinea ke-empat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi … untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial … Salah satu tugas tersebut secara jelas mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti bahwa negara harus hadir dalam segala urusan pembangunan pendidikan nasional. Dalam konteks Ketahanan Nasional, hendaknya disimak sebuah pendapat yang mengatakan bahwa ada dua cara untuk membuat sebuah bangsa semakin lama semakin lumpuh, yaitu pertama dengan melibatkannya dalam konflik yang berkepanjangan dan ke-dua jika pendidikan anak bangsa diabaikan (Joesoef, 2005). Cara pertama mulai kita rasakan bersama saat ini namun tidak akan dibahas dalam makalah ini. Cara yang ke-dua sangat berkaitan erat dengan dengan judul makalah ini, yaitu masalah Pendidikan Nasional. Pembahasan akan dimulai dengan menerawang sejenak ke masa pra-kemerdekaan di mana Pendidikan Nasional mulai tumbuh. Selanjutnya akan dibahas bagaimana Konsep Pendidikan yang seyogyanya dijalankan dengan penekanan pada pendidikan formal. Bagian selanjutnya akan membahas permasalahan pendidikan informal dan nonformal yang ada. Bagian akhir makalah menyinggung permaslahan tantangan ke depan di era milineal. Pendidikan Nasional di Era Pra-Kemerdekaan Dikisahkan dalam buku Inspirasi Kebangsaan dari Ruang Kelas (Sularto, 2017) bahwa tiga serangkai Willem Iskander, Ki Hadjar Dewantara, dan Engku Mohammad Syafei...

Read More