Select Page

Kategori: Materi DPS

Belajar Dari Keruntuhan USSR dan Yugoslavia Serta Lepasnya Timor Timur *

Oleh: KIKI SYAHNAKRI **   Pendahuluan Bangsa Indonesia memiliki kemajemukan yang amat lebar multidimensional dalam berbagai aspek seperti ras/etnik, agama, bahasa, adat-istiadat, dan sebagainya. Membina dan mempertahankan kesatuan bangsa dalam situasi kemajemukan seperti itu tentu bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi bila kita memperhitungkan aspek geoekonomi-geopolitik-geostrategi dalam kekinian, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa: tantangan, gangguan, hambatan, bahkan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia yang berpotensi dapat menggiring pada perpecahan bangsa-negara, kian lama kian meningkat. Dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan kesatuan bangsa dan eksistensi NKRI, kita perlu berkaca pada kasus keruntuhan Union of Soviet Socialist Republics (USSR) dan Yugoslavia serta kasus lepasnya Timor-Timur. Sama halnya USSR, secara geografis Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan secara demografis memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Namun dalam hal pengelolaannya, tingkat kesulitan kita jauh lebih tinggi dari USSR, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kemajemukan yang jauh lebih luas. Maka kita harus lebih berhati-hati. Bersyukur kita telah memiliki Pancasila yang digali Bung Karno dkk dari akar budaya bangsa sendiri yang sudah lama berkembang bahkan sudah mendarah-daging dalam masyarakat di Nusantara seperti; kekeluargaan, gotong-royong, toleransi, keramah-tamahan, budi pekerti dan sebagainya. Nilai luhur budaya bangsa tersebut kemudian dipadukan dengan ideologi serta filosofi yang telah berkembang secara global. Oleh karenanya, rumusan Pancasila dapat dikatakan sebagai buah perkawinan cantik antara lokalisme dan universalisme, juga antara idealisme dan realisme sehingga membumi, sangat cocok untuk bangsa Indonesia karena berakar dan...

Read More

KETAHANAN NASIONAL dan PERTAHANAN NEGARA

Disampaikan Sutrimo, Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Pada Diskusi Panel Serial 2017-2018 Menggalang Ketahanan Nasional Untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa I. Pendahuluan Mengawali pembicaraan ini, saya ingin menyampaikan terimakasih kepada panitia yang mengundang saya selaku Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan), untuk ikut berbicara masalah ketahanan nasional dari perspektif pertahanan negara.Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional atau nationalresillience memiliki dua pengertian, yaitu sebagai metode, dan sebagai kondisi. Dalam pengertian sebagai metode,ketahanan nasional adalah hasil penjumlahan dari seluruh Gatra yang jumlahnyadikelompokkan menjadi 8 gatra atau astha garta(pancagatra dan trigatra). Pancagatra sebagai gatra sosial terdiri atas gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan – keamanan. Iptek, saya anggap sudah termasuk ke dalam gatra sosial budaya, karena merupakan hasil karya cipta manusia. Sedangkan Trigatra sebagai gatra alamiah terdiri atas wilayah, sumber daya alam dan penduduk. Dalam pengertian sebagai kondisi, ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang memilikikemampuan, keuletan, daya tangkal, dan ketangguhan di dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari semua aspek kehidupan sehingga dapat menjamin kelangsungan berbangsa dan bernegara. Dengan segala keuletan dan kemampuannya, maka bangsa dan negara Indonesia diharapkan dapat berkembang dan membangun peradabannya. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara ketahanan nasional dari perspektifpenyiapan potensi untuk mendukung kekuatan pertahanan negara, yakni sistem pertahanan negara, kesadaran bela negara dan pembangunan industri pertahanan dalam rangka memenuhi kebutuhan Alutsista TNI. Ketiga aspek tersebut akan memperkuat kekuatan pertahanan...

Read More

PENGEMBANGAN PANCASILA SEBAGAI TEORI KRITIS

Suatu Gagasan Oleh Hernowo Hadiwonggo * 1. Teori Kritis Menurut Dr. Soerjanto Poespowardojo (dalam Diskursus Teori-Teori Kritis, Prof. Em. Dr. Soerjanto Poespowardojo & Dr. Alexander Seran MA.; Penerbit Buku Kompas – 2016), Teori Kritis adalah teori sosial yang berupaya menganalisis sisi gelap abad ke-20, yakni tercerabutnya sisi kemanusiaan dari kehidupan sosial. ​Tujuan Teori Kritis adalah mengubah orientasi masyarakat dari kemajuan zaman modern yang ditandai oleh kemegahan dan kemewahan pembangunan fisik yang ternyata tidak bisa dinikmati semua golongan umat manusia; bahkan sebagian, terutama golongan-golongan yang kalah, justru tercerabut dari masyarakat dan eksistensinya sebagai makhluk mulia. 2. Pengembangan Pancasila Sebagai Dasar Negara Menjadi Kajian Ilmu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapatnya yang pertama dan terakhir pada tanggal 18 Agustus 1945 telah bersepakat menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, seperti yang tercantum dalam anak kalimat pada Alinea ke-4, yakni: “…….yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” ​“……..Pancasila diucapkan dalam lingkungan sebuah badan yang bertugas berusaha menyiapkan kemerdekaan suatu negara, bahkan kemerdekaan itu masih harus diperjuangkan, pidato itu sudah selayaknya terutama bersifat politis, akan tetapi bagi orang yang dapat menyelami inti dan jiwa pidato Paduka Yang Mulia tidak hanya politis, menampak dengan jelas, sebagaimana telah disimpulkan dalam...

Read More

Membangun Ketahanan Budaya dalam Menghadapi Perang Generasi ke-IV

Syarifudin Tippe Latarbelakang Menurut Bung Karno, ada tiga modal penting dalam hidup bernegara yang tengah menghadapi bahaya, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. (Kurniawan, 2017). Ditandaskan Kurniawan bahwa konsep ketiga dari Konsepsi Trisakti yang disampaikan Bung Karno dalam pidato kemerdekaan Indponesia, 17 Agustus 1964 di atas, jarang dikupas secara mendalam. Senada dengan isi pidato Bung Karno di atas, Hendrik Holomoan Sitompul, Ketua Umum DPD Ikatan Sarjana Katholik (DPD ISKA) Indonesiaberupaya membangkitkan semangat kebangsaan menyikapi Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2017 dengan mencetuskan:“Jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan kuat untuk memenangkan Perang Generasi ke IV, maka bersatulah merawat komitmen kebangsaan”(Sitompul, 21 Mei 2017). Terkait dengan komitmen kebangsaan untuk memenangkan Perang Generasi ke IV, relevan kiranya dikedepankan permasalahan kebangsaan yang terdapat dalam Buku Induk Kebijakan Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025, yaitu: “disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa”. Amin (2012:2) Salah satusubstansi keterkaitan erat di antara ketiga pernyataan di atas—orang sering menyebutnya benang merah—adalahsangat boleh jadi permasalahan kebangsaan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia kini merupakan awal dari terjadinya Perang Generasi ke-IV. Pemahaman ini diperkuat misalnya oleh Sitompul ketika memaknai Perang Generasi ke IV sebagai Proxy War, sebuah perang yang merupakan kombinasi sipil dan militer. Dinyatakan...

Read More

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA BERDASARKAN NILAI-NILAI KEINDONESIAAN

Soeprapto – LPPKB Hilang harta dapat dicari, Berkurangnya kesehatan dapat kembali, Hilang karakter hilang harga diri. PENGANTAR Reformasi telah berlangsung sepuluh tahun lebih, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan sesuai dengan agenda yang dicanangkan oleh para pencetus, pemrakarsa dan pemikir reformasi. Bahkan seorang aktor intelektualis reformasi pada tanggal 1 Juni 2007 dalam salah satu kesempatan menyatakan bahwa reformasi telah kehilangan rohnya. Mengapa sampai demikian? Pernyataan tersebut didasarkan pada fenomena yang dapat kita amati, di antaranya : 1. Implementasi demokrasi dalam bidang kehidupan politik mengarah pada tindakan anarkis. Pelampiasan kebebasan yang tidak terkendali sebagai ungkapan rasa ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah, atau kondisi kehidupan yang dinilai kurang adil dan belum dapat memberikan kehidupan yang sejahtera, selalu berakhir pada tindak demonstrasi yang disertai dengan pengrusakan sarana dan prasarana publik. 2. Otonomi daerah, utamanya otonomi khusus, yang betujuan untuk memberikan keleluasan daerah untuk mengembangkan potensi daerah, serta budaya daerah, bermuara pada tindakan disintegrasi bangsa dan separatisme, bahkan memberikan peluang berkembangnya dorongan pada beberapa propinsi untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dengan maraknya kembali gerakan-gerakan seperti GAM, RMS dan OPM. 3. Karakter masyarakat meluncur sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Mereka kehilangan pegangan yang dipergunakan dalam bersikap dan bertingkah laku. Masyarakat tidak dapat lagi membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Segala perkara dihalalkan untuk dilakukan, bahkan iri hati, dengki, dendam, menghujat, mencaci maki, mencari kesalahan pihak...

Read More

September 2018
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930