Oleh: Pontjo Sutowo

MATERI KATA SAMBUTAN DPS SERI KE-8. 2 Desember 2017

Yang saya hormati Professor Satya Arinanto, Doktor Bambang Kesowo, dan Prof La Ode Kamaluddin,

Hadirin dan hadirat yang saya muliakan.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran kita sekalian dalam Diskusi Panel Serial ke delapan dalam rangkaian panjang diskusi dan focus group discussion yang kita adakan dalam tahun 2017-2018 ini. Kali ini kita memilih tema pembentukan dan penegakan hukum, yang dalam penglihatan saya, bersama dengan bidang kebudayaan merupakan, mata rantai terlemah dalam kehidupan kenegaraan kita. Mengapa?

Oleh karena dalam bidang inilah terlihat paling banyak masalah yang harus kita hadapi dan kita selesaikan, sedangkan kemajuannya paling seret, padahal pada keberhasilan bidang inilah bergantung apakah kita berhasil atau gagal dalam mengadakan transformasi, dari sebuah koloni menjadi sebuah negara nasional yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil, dan makmur. Sudah barang tentu dalam sesi ini kita tidak akan membicarakan masalah teknis atau prosedur membentuk dan menegakkan hukum. Kita akan membahas masalahnya dari aspek kebijakan dalam rangka ketahanan nasional secara menyeluruh.

Mohon perhatian kita sekalian, bahwa walaupun istilah “negara hukum“tidak tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun istilah tersebut tercantum jelas dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang keterangannya tercantum demikian gamblang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua istilah kunci dalam batang tubuh dan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus kita sebut dalam hubungan ini, yaitu: 1) negara kita bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat) tetapi Negara Hukum (Rechtstaat), dan 2) norma yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berstatus sebagai Norma Dasar Kenegaraan (Staatsfundamentalnorm). Artinya, pembentukan dan penegakan hukum nasional merupakan tugas konstitusional yang merupakan wahana dan tolok ukur berhasil tidaknya kita membentuk sebuah negara nasional.

Harus kita akui bahwa tidaklah mudah melaksanakan kewajiban konstitusional tersebut, oleh karena pembentukan dan penegakan hukum tidaklah sekedar membuat dan melaksanakan pasal-pasal peraturan perundang-undangan belaka. Seperti kita ketahui, proses pembuatan sebuah rancangan undang-undang harus memenuhi tiga keabsahan, yaitu: 1) keabsahan filosofis; 2) keabsahan sosiologis; dan 3) keabsahan yuridis. Pengalaman menunjukkan bahwa masih banyak yang harus kita kerjakan dalam memenuhi ketiga unsur keabsahan ini. Keterangannya adalah sebagai berikut:

  • Kita memang mengalami kesulitan dalam memenuhi keabsahan filosofis dalam proses pembentukan hukum, oleh karena kita masih bergulat dengan pemahaman kita tentang Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Seperti kita ketahui, pada tahun 1945 tidak cukup waktu untuk membahas dan merumuskan elaborasi filosofis yang cukup mendalam terhadap Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, sehingga yang bisa disepakati adalah prinsip-pinsip dasar belaka. Sehubungan dengan itu, sampai saat ini terdapat tiga varian pengertian Pancasila, yaitu Pancasila versi 1 Juni 1945, Pancasila versi 22 Juni 1945, dan Pancasila versi 18 Agustus 1945. Tiga varian Pancasila ini telah menimbulkan tiga ideologi, dan tiga kekuatan politik, yang sampai sekarang terkesan bagaikan berkonflik berkepanjangan antara satu dengan yang lain.

Aliansi Kebangsaan telah menekuni masalah filsafat kenegaraan ini secara sungguh-sungguh, dengan mendalami rangkaian wacana para Pendiri Negara dalam BPUPKI-PPKI dalam tahun 1945.  Dari rangkaian kajian ini secara pelahan tetapi pasti terlihat bahwa sesungguhnya tiga versi Pancasila tersebut adalah tiga babak dari proses panjang menggali, merumuskan, dan menyepakati sebuah Dasar dan Ideologi Negara. Artinya ketiga versi Pancasila tersebut harus dilihat secara dinamis dan terintegrasi sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Wawasan Pancasila yang terintegrasi ini telah disosialisasikan melalui berbagai forum kepada berbagai kalangan, dan syukur alhamdulillah, telah diterima secara bertahap oleh masyarakat yang berpeduli dengan Dasar dan Ideologi Negara. Persatuan Purnawirawan TNI-Angkatan Darat (PPAD), misalnya, telah mencantumkan wawasan terintegrasi  ini dalam Pedoman Pejuangan Persatuan Purnawirawan TNI-Angkatan Darat, yang telah  ditetapkan dan dipublikasikan pada bulan Mei 2017 ini. Saya berharap agar secara bertahap wawasan yang terintegrasi ini bisa diterima dan ditindaklanjuti oleh golongan-golongan lain – serta oleh kalangan akademisi dan penyelenggara Negara – sehingga kita dapat melangkah lebih lanjut dengan mantap dalam meletakkan landasan filosofis dalam peroses pembentukan dan penegakan hukum.

  • Kita juga masih menghadapi masalah dalam menangani keabsahan sosiologis karena sebab yang sederhana, yaitu kita adalah bangsa yang bermasyarakat majemuk, dan belum seluruhnya sistem nilai masyarakat yang majemuk ini kita ketahui dan kita fahami. Dalam data statistik paling akhir, tercatat ada 1.128 buah etnik besar kecil yang ada di Tanah Air kita ini, yang berbeda-beda latar belakang sejarah, sistem nilai budaya, wujud rasa keadilannya, agama, maupun karakternya. Dari demikian banyak etnik itu, ada beberapa etnik yang jumlah warganya di atas satu juta, yang sisanya terdiri dari ratusan etnik yang warganya di bawah satu juta orang. Sesuai dengan sesanti Lambang Negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, seluruh etnik ini mempunyai kesamaan derajat antara yang satu dengan lainnya. Dengan kata lain, tidak boleh ada dominasi – apalagi diskriminasi – antara etnik yang satu dengan etnik yang lain.

Dalam perkembangan ketatanegaraan kita, walaupun tidak secara eksplisit dimaksudkan demikian, dewasa ini batas-batas daerah otonom, baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten dan kota, jatuh berhimpitan dengan batas-batas homeland etnik ini.  Di Papua, otonomi khusus bahkan secara eksplisit dikaitkan dengan ras Papua, yang bisa kita pandang sebagai suatu pengecualian.

Sudah barang tentu ada risiko dalam tatanan demikian, oleh karena jika tidak diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap kesatuan dan persatuan kita sebagai Bangsa, cepat atau lambat kita akan mengalami disintegrasi nasional.

Untuk menangani hal ini, dalam tahun-tahun belakangan ini Aliansi Kebangsaan, YSNB, dan FKPPI telah mencurahkan perhatian yang masalah yang serius ini dan syukur alhamdulillah telah dapat merumuskan – dan menerbitkan sebuah buku – tentang Nilai-nilai Keindonesiaan. Langkah tersebut sedang ditindaklanjuti dengan rangkaian diskusi panel serial tentang Ketahanan Nasional sekarang ini.

  • Kesulitan kita dalam memberikan keabsahan yuridis dalam pembentukan hukum tidak kalah beratnya, bukan saja oleh karena demikian banyak peraturan perundang-undangan warisan kolonial harus kita evaluasi, kita amandemen, atau kita ganti, tetapi juga oleh karena kita tidak demikian konsisten dalam menindaklanjuti Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, seperti yang sudah saya ulas di atas.

Keadan ini semakin runyam dalam era Reformasi sekarang ini. Rasanya tidak memerlukan banyak keterangan lagi, bahwa banyak undang-undang yang dibuat sejak tahun 1999 dirasakan – dan diyakini – bertentangan dengan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, dan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian dari faktor penyebab inkonsistensi tersebut ditengarai berasal dari intervensi berbagai lembaga luar negeri.  Selain itu, kenyataan juga membuktikan bahwa sangat jarang dapat diselesaikan rancangan undang-undang yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang ditetapkan oleh DPR RI.

Kita beruntung, bukan saja oleh karena masyarakat kita cukup peka terhadap inkonsistensi iti, tetapi juga oleh karena kita memiliki Mahkamah Konstitusi yang mempunyai wewenang tertinggi untuk mengambil putusan terhadap uji materi yang diajukan kepada lembaga tinggi negara itu.

Mungkin besar manfaatnya jika kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa kita bagaikan berputar-putar dalam masalah pembentukan dan penegakan hukum yang demikian penting? Saya percaya bahwa ada demikian banyak jawaban yang dapat kita berikan. Izinkanlah saya menyampaikan sekedar pengamatan awal tentang akar masalahnya.

Merujuk pada beberapa istilah asing yang digunakan oleh Bung Karno dalam berbagai pidato beliau tentang Pancasila, khususnya istilah Staatsfundamentalnorm dan filosofische grondslag, saya merasa bahwa kita belum cukup banyak memberikan perhatian pada kandungan isi, implikasi, serta proses perumusan kedua konsep dasar tersebut.  Kedua istilah tersebut berasal dari dua cabang ilmu yang berbeda, yaitu ilmu hukum dan (ilmu) filsafat, sedangkan selama ini kita lebih banyak membahas kedua konsep ini dengan pendekatan politik dan etika. Dalam tahun-tahun terakhir ini, Aliansi Kebangsaan memberikan perhatian terhadap ulasan ilmiah dari Prof. Dr. Maria Farida Indrati SH – guru besar ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekarang menjadi Hakim Konstitusi – yang menggunakan Stufenbautheorie des Rechts dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky untuk membahas tindaklanjut Pancasila. Teori ini menerangkan dengan jernih sekali bahwa Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm harus ditindaklanjuti melalui proses pembentukan hukum positif. Dalam pidato beliau tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno juga menegaskan hal itu. Jadi jika terdapat kesimpangsiuran dalam proses pembentukan hukum ini, maka salah satu faktor penyebabnya adalah kekurangfahaman kita terhadap sistem nilai filosofis Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm.

Jika penafsiran ini benar, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada akar masalahnya yang lebih dalam, pada tataran filsafat, yaitu oleh karena masyarakat kita belum terbiasa berfikir secara filsafat, artinya berfikir secara mendasar, kritis, komprehensif, dan sistematis. Kelihatannya masyarakat kita terbiasa berfikir dalam bentuk pepatah petitih, kata-kata bijak, aforisma, yang diterima sebagai dalil – aksioma – yang tidak memerlukan elaborasi apapun. Dalam hubungan ini kita menjadi terbiasa untuk membuat kesimpulan, bahkan kebijakan, tanpa argumen yang memadai.

Menurut penglihatan saya, kebiasaan kita ini juga yang menyebabkan kita terbiasa untuk mengutip begitu saja berbagai pandangan yang berasal dari filsafat yang berkembang di kawasan lain, baik filsafat klasik seperti filsafat Yunani, filsafat Hindu, filsafat Tiongkok, filsafat Eropa Barat, atau filsafat Islam, maupun filsafat yang lahir dalam zaman modern, seperti filsafat  liberalisme- kapitalisme, filsafat marxisme-leninisme, atau berbagai varian filsafat yang timbul dalam dasawarsa-dasawarsa belakangan ini. Mungkin hal itu jugalah yang menyebabkan kita hanya beringsut-ingsut dalam mewujudkan apa disebut sebagai sistem sendiri, yang diinginkan oleh para Pendiri Negara. Bagaimanapun kita harus mengembangkan Pancasila sebagai embrio dari apa yang nanti bisa kita kembangkan sebagai filsafat Indonesia, atau katakanlah filsafat Nusantara.

Bersisian dengan tiga aspek teoretikal tersebut di atas, ada suatu masalah praksis yang walau kelihatannya sekedar bagian dari penegakan hukum, namun mempunyai akar kultural yang lebih dalam, yaitu masalah korupsi. Korupsi bukanlah merupakan masalah baru di Indonesia. Perusahaan dagang Belanda yang demikian lama memerintah Hindia Belanda – Verenigde Oost-indische Compagnie, VOC- jatuh bangkrut karena maraknya korupsi oleh para pejabatnya, yang berkolusi dengan pembesar feodal kita sendiri, sehingga terpaksa dibubarkan.

Dalam hubungan ini, izinkanlah saya mengutip perkiraan lama dari Prof. Dr Soemitro Djojohadikusumo, bahwa ada sekitar 30% dari anggaran belanja negara yang dikorup oleh para pejabat untuk kepentingan diri dan golongan mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa hampir sepertiga dari anggaran belanja negara, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, telah lenyap, sehingga sebagian – mungkin sebagian besar – rakyat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Pengalaman membuktikan bahwa tidaklah mudah untuk menindak korupsi dan menghadapkan koruptor ke pengadilan. Korupsi bukan saja terlihat sudah sebagai suatu subkultur dalam masyarakat, tetapi juga terkesan telah berkembang menjadi suatu subsistem informal dalam kehidupan kenegaraan, yang hidup bersisian dengan lembaga-lembaga resmi kita, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Lebih dari itu juga terlihat bahwa jejaring para koruptor ini selain mempunyai daya tahan juga mempunyai kemampuan untuk memukul kembali.

Besaran korupsi ini bisa dilihat dari daftar para terpidana dan tersangka kasus-kasus korupsi, sejak dari para pejabat tinggi negara sampai kepada pejabat-pejabat daerah. Sangat jelas terlihat bahwa salah satu penyebab dari ketangguhan korupsi dan koruptor ini adalah kelemahan dari  karakter masyarakat kita, yang tidak bisa lami membedakan antara yang salah dan yang benar, atau yang etis dan yang tidak etis.  Dalam hubungan ini dapatlah dimengerti mengapa PPAD – bersama FKPPI dan YSNB – dalam bukan November yang lalu mengadakan sebuah simposium dengan tema pembentukan karakter, yang akan diwadahi dengan sebuah Gerakan Nasional Pembentukan Karakter Kebangsaan.

Ringkasnya, proses pembentukan dan penegakan hukum merupakan suatu tugas kenegaraan yang bersifat mendasar dan berdimensi banyak, yang harus ditangani secara serius dan berkesinambungan, serta didukung oleh seluruh lapisan dan golongan, Bagusnya, kita sudah dapat dapat mengidentifikasi akar masalahnya, dan telah dapat menemukan komponen-komponen dasar dari solusinya. Yang perlu dilakukan adalah menindaklanjuti rangkaian upaya yang sudah kita lakukan ini, secara lebih konsisten dan koheren.

Memang merupakan suatu masalah sendiri bagaimana caranya untuk menegakkan konsistensi dan koherensi dalam pembentukan dan penegakan hukum ini, dalam suasana demokrasi liberal dengan demikian banyak partai politik, berkelanjutannya pemanfaatan sarana pra-peradilan dalam suasana yang sangat legalistik, serta tidak henti-hentinya terjadinya aksi demo oleh warga masyarakat yang mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil. Lebih dari itu, cukup meluas pandangan dalam masyarakat bahwa pelaksanaan hukum itu  “tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” Seluruhnya itu terkesan sangat mencederai kebutuhan kita terhadap kepastian hukum.

Demikianlah beberapa butir masalah yang saya rasa memerlukan perhatian kita bersama. Kepada kedua panelis serta kepada para moderator saya harapkan dapat memberikan pencerahan lebih lanjut tentang masalah yang teramat penting ini.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

 

Jakarta, 2 Desember 2017.