Oleh: Pontjo Sutowo

MATERI KATA SAMBUTAN DPS SERI KE-7, 4 November 2017.

 

Saudara Moderator, para Panelis, dan hadirin serta hadirat sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini insya Allah kita akan membahas bidang Ekonomi, suatu bidang yang tidak kalah pentingnya dengan bidang-bidang lainnya dalam keseluruhan pembahasan tema besar Diskusi Panel Serial tahun 2017-2018 “Menggalang Ketahanan Nasional untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa”. Hari ini kita akan membahas pokok-pokok masalah ekonomi, baik dalam dimensi makro, meso, dan mikro, yang akan disajikan oleh Dr Prasetijono Widjojo, Dr Bambang Subianto, dan Dr Harbrinderjit Singh Dillon.

Perlu kita ingat bahwa benang merah yang menjelujuri perjuangan kemerdekaan Bangsa kita sejak abad ke 20 yang lalu adalah dalam bidang ekonomi ini. Hal itu bukan saja tercermin dalam nama-nama pergerakan nasional – seperti Syarikat Dagang Islam – tetapi juga dalam ideologi, strategi, dan program perjuangan Bangsa kita. Istilah‘ keadilan sosial “ bukan hanya demikian dekat dengan hati kita, tetapi juga berkali-kali disebut dalam Pembukaan, dalam Batang Tubuh, serta dalam Penjelasan UUD 1945 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para Pendiri Negara kita.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek ketersediaan sumber daya alam, sekiranya kita konsekwen dan konsisten menindaklanjuti tekad kebangsaan kita itu, sudah lama Bangsa kita menjadi salah satu dari bangsa-bangsa yang termaju di dunia ini. Tanah air kita dianugerahi dengan demikian banyak dan demikian beragam sumber daya alam, yang jika dikelola dengan baik, tidak akan ada seorangpun penduduk kita yang akan hidup di bawah garis kemiskinan.

Namun kenyataannya tidak demikian. Setelah 72 tahun hidup dalam suatu negara yang merdeka, dan juga setelah 72 tahun menyetujui semangat yang terkandung dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945, bukan saja sebagian besar rakyat kita masih hidup dalam keadaan miskin, juga sebagian besar sumber daya alam kita telah hampir terkuras habis, dan hanya dikuasai sebagian kecil penduduk. Adalah wajar jika kita bertanya kepada diri kita sendiri: mengapa kok bisa terjadi demikian?

Kita tidak perlu cepat-cepat mencari kambing hitam dari luar terhadap keadaan yang memprihatinkan ini. Dengan ksatria kita harus mengakui bahwa sebagian besar kesalahan terletak pada diri kita sendiri. Marilah kita coba menginventarisasi beberapa kesalahan kita sendiri dalam hubungan ini.

Pertama, alih-alih akan menindaklanjuti kesepakatan nasional yang demikian luhur, kita malah demikian banyak membuang waktu dalam konflik ideologi, konflik politik, konflik sosial, dan konflik bersenjata, yang telah menyia-nyiakan demikian banyak sumber daya nasional. Konflik ideologi dan konflik politik bahkan terlihat masih berlangsung sampai saat ini. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus menegaskan bahwa untuk satu Bangsa dan untuk satu Negara hanya boleh satu Ideologi, dalam hubungan ini Pancasila, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Ideologi lainnya harus dilarang secara resmi dan dilaksanakan secara tegas, bukan saja oleh karena tidak sesuai dengan kesepakatan nasional Bangsa kita, tetapi juga oleh karena telah menimbulkan kegaduhan berkepanjangan yang menghambat kemajuan Bangsa dan Negara kita.

Kedua, walaupun terdapat beberapa langkah maju dalam era Reformasi, namun tidak kurang banyaknya kebijakan dalam era Reformasi ini yang justru melanggar konsensus Bangsa dan Negara kita bagaikan kehilangan arah, khususnya – atau antara lain – dengan diturunnya derajat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan sehubungan dengan itu, ditiadakannya wewenang lembaga itu untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebagai akibatnya kita bagaikan Bangsa yang kehilangan orientasi hendak menuju kemana. Pelanggaran konsensus ini harus juga segera kita koreksi,

Ketiga, telah terjadi kemerosotan ideologi, etika profesi, dan etika pribadi para penyelenggara Negara kita dalam skala yang amat luas, hampir di segala tingkat dan hampir di segala bidang, padahal keteguhan berpegang pada Dasar dan Ideologi Negara itulah yang memberikan kepercayaan yang demikian besar kepada para Penyelenggara Negara. Berbagai upaya kita untuk meningkatkan kadar ideologi, etika profesi, dan etika pribadi para penyelenggara Negara ini kelihatannya belum memadai, dan harus ditingkatkan lagi.

Keempat, alih-alih akan memajukan kesejahteraan rakyat, terdapat kesan kuat bahwa cukup banyak di antara para penyelenggara Negara tersebut yang justru memfasilitasi pengurasan sumber daya alam oleh pelaku kejahatan ekonomi untuk keuntungan mereka sendiri. Tidaklah berkelebihan jika dikatakan bahwa keadaannya sekarang sudah mendekati keadaan kritis dan memerlukan koreksi mendasar dan menyeluruh.

Kelima, rasanya kita agak abai dalam membangun kemampuan sumber daya manusia kita sendiri dalam mengolah kekayaan sumber daya alam kita.  Kita lebih suka menjual sumber daya alam kita dalam bentuk mentah, dan membeli kebutuhan kita dalam bentuk barang jadi dari luar. Akhir-akhir ini malah ada kecenderungan untuk justru mengimpor sebagian besar bahan-bahan keperluan kita sehari-hari dari luar. Industri manufaktur kita terlihat merosot dengan tajam dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya, suatu hal yang sungguh menyedihkan. Dengan demikian tidaklah keliru pendapat yang menilai bahwa pada dasarnya struktur kehidupan ekonomi kita dewasa ini hanyalah kelanjutan struktur ekonomi kolonial di masa lampau.

Kita harus mengambil langkah-langkah strategis dan mumpuni untuk mengoreksi keadaan ini. Langkah-langkah strategis tersebut harus kita rencanakan, kita organisasikan, kita tindaklanjuti dan kita kendalikan. Langkah-langkah yang paling penting untuk kita ambil adalah pembinaan sumberdaya manusia dan institusi yang melembagakannya.

Sudah barang tentu kita harus menambahkan faktor dari luar, yang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan internal kita tersebut, khususnya apa yang disebut dalam rangkaian Diskusi Panel Serial ini sebagai Perang Generasi Keempat. Seperti kita ketahui, Perang Generasi Keempat bisa dilakukan oleh negara manapun, baik untuk menundukkan Bangsa dan Negara kita maupun untuk menguasai sumber daya alam kita , melalui sistem senjata ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Kita sudah menyadari hal ini, dan harus mengambil langkah-langkah strategis yang tepat untuk menangkal dan menanggulanginya.

Untuk menangkal, menanggulangi, serta memenangkan Perang Generasi Keempat dalam bidang ekonomi ini kita harus membangun, menggembleng, dan menggerakkan apa yang bisa sebut sebagai “Kesatria-kesatria Ekonomi”, yaitu para wiraswastawan nasional kita yang selain memiliki kemampuan berwiraswasta juga ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam, baik yang berukuran kecil, menengah, maupun besar. Kita bukan saja harus memberikan status sosial yang terhormat kepada “Kesatria-kesatria Ekonomi” ini tetapi juga harus memberikan seluruh fasilitas dan dukungan yang mereka perlukan.

Bagi mereka yang sudah bisa berusaha sendiri, hormatilah usaha mereka, jangan dihambat. Untuk mereka yang sudah bisa berusaha, namun menghadapi kompetisi yang tidak fair, lindungilah mereka. Bagi mereka yang sudah berusaha, dan ingin maju, berikanlah kemudahan untuk mengembangkan diri lebih lanjut. Bagi mereka yang memang tidak mampu, penuhilah kebutuhan mereka dan berdayakanlah mereka.

Dalam hubungan ini kita beruntung bahwa pada beberapa daerah – khususnya di daerah pesisir – masih terdapat bakat serta kemampuan untuk bergerak aktif dalam bidang ekonomi, terutama dalam perdagangan. Besar kemungkinan bakat serta kemampuan tersebut adalah warisan dari sejarah dan kebudayaan maritime masa lampau, yang tumbuh secara alamiah dari kondisi geolitik dan geostrategi kita. Seperti kita ketahui bakat dan kemampuan ini sengaja dimusnahkan oleh kaum kolonial Belanda, bukan saja dengan memusnahkan armada dagang kita, tetapi juga dengan menanamkan mental feodal di kalangan lapisan kepemimpinan kita.

Terkait dengan kebijakan ini, adalah keharusan untuk meninjau kembali orientasi serta sistem pendidikan generasi muda kita. Jangan lupakan bahwa sebagian besar generasi muda kita hanya memperoleh pendidikan setingkat sekolah dasar, yang menyebabkan mereka tidak bisa bertarung dalam ekonomi digital yang menjadi ciri dari abad ke 21 sekarang ini. Tambahan lagi, kita kurang memberikan perhatian pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diperlukan agar kita mampu mengolah kekayaan sumber daya alam yang masih ada.

Suatu tindakan korektif yang sangat urgent dilakukan dewasa ini adalah mencegah agar jangan sampai ada penguasaan sumber daya ekonomi yang bersifat monopoli oleh suatu kelompok kecil atau oleh suatu golongan. Dewasa ini keadaan tersebut telah merupakan fakta yang sangat menyolok, dan jika dibiarkan bisa menimbukan kecemburuan sosial yang bisa bersifat eksplosif dan sukar dikendalikan. Rujukan ideologis yang harus menjadi pegangan kita semua adalah Pembukaan UUD 1945 yang dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintahan yang menyimpang dari norma ideologis dalam bidang ekonomi ini harus segera dicabut, diamandemen, atau dikoreksi.

Dengan demikian, rasanya kita tidak harus memulai dari titik nol untuk memajukan kemampuan ekonomi kita. Apa yang harus kita lakukan adalah menyadari dan mengoreksi kekurangan kita, serta menyegarkan dan merevitalisasi bakat dan kemampuan alamiah yang sudah kita miliki sebagai pendukung kebudayaan  maritim.

Demikianlah beberapa pokok yang saya rasa perlu kita bahas dalam sesi sekarang ini. Kepada para panelis saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 4 November 2017.

Pontjo Sutowo.

Ketua Pembina YSNB/ Ketua Aliansi Kebangsaan/Ketua Umum PP FKPPI.